INFOSULTENG.ID, Palu – Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid menerima kunjungan kerja Komisi II DPR RI di Ruang Polibu, Kantor Gubernur Sulteng, Rabu, 7 Mei 2025.

Kunjungan ini bertujuan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Provinsi Sulawesi Tengah.

Rombongan DPR RI dipimpin langsung oleh Ketua Komisi II Rifqinizamy Karsayuda dan Wakil Ketua Dede Yusuf, bersama sejumlah anggota lintas fraksi, termasuk Longki Djanggola, Giri Ramanda, dan Shyntia Sandra Kusuma. Pertemuan ini juga dihadiri oleh para kepala daerah, pejabat daerah se-Sulteng, serta pimpinan BUMD.

Dalam sambutannya, Gubernur Anwar menyebut pertemuan ini istimewa karena menjadi kunjungan perdana DPR RI di masa kepemimpinannya.

Dia menekankan pentingnya sinergi antara pusat dan daerah untuk memperkuat pelayanan publik serta meningkatkan pembangunan yang merata.

Gubernur memaparkan sejumlah program prioritas Pemprov Sulteng, seperti Berani Cerdas yang telah menggratiskan biaya pendidikan di jenjang SMA/SMK/SLB negeri, dan Berani Sehat melalui implementasi Universal Health Coverage (UHC) yang telah mencakup sekitar 80 persen warga Sulteng. Menurutnya, kedua program ini dibiayai dari hasil efisiensi anggaran tanpa membebani fiskal daerah.

Anwar juga menyoroti tantangan pembangunan, termasuk belum meratanya akses listrik dan telekomunikasi. Melalui program Berani Menyala, pemerintah menargetkan seluruh desa di Sulteng dapat terhubung dengan listrik dan jaringan komunikasi.

Di bidang ekonomi, ia mengangkat isu harga kebutuhan pokok yang belum merata, dengan harga LPG di beberapa wilayah mencapai Rp70.000, jauh di atas harga eceran tertinggi (HET). Pemprov berencana mendorong kebijakan satu harga untuk menekan disparitas tersebut.

Masalah agraria turut menjadi perhatian, di mana Gubernur menyampaikan upaya penyelesaian konflik melalui pembentukan satgas khusus.

Ia juga mendorong percepatan reformasi birokrasi melalui pelimpahan kewenangan teknis ke kantor regional BKN guna mempercepat pengisian jabatan.

Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda menegaskan pentingnya peran BLUD dan BUMD dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, terutama di tengah keterbatasan fiskal akibat refocusing anggaran nasional. Menurutnya, lebih dari 70 persen BUMD di Sulteng masih dinilai tidak sehat.

Ia menilai BUMD perlu melakukan diversifikasi usaha dan perbaikan struktur manajemen, serta harus dikelola oleh tenaga profesional, bukan sekadar tempat balas jasa politik.

Rifqinizamy juga mengungkapkan bahwa Komisi II sedang mendorong lahirnya regulasi baru dalam bentuk Permendagri terkait pembinaan dan pengawasan BUMD agar lebih akuntabel dan berdaya saing.

“BUMD semestinya menjadi motor penggerak ekonomi daerah, bukan hanya sekadar simbol kelembagaan,” tegas Rifqinizamy.

Kunjungan ini diharapkan menjadi momentum evaluasi sekaligus penguatan peran institusi daerah dalam menjawab tantangan pembangunan di Sulawesi Tengah.*