INFOSULTENG.ID, Palu – Warga terdampak banjir bandang yang mengalami kerusakan rumah di wilayah Kecamatan Ulujadi, Kota Palu, pada Jumat 25 April lalu mengaku dimintai identitas berupa KTP dan Kartu Keluarga (KK) agar mendapatkan bantuan perbaikan rumah.
Data KTP dan KK yang sebelumnya diminta sebagai syarat pendataan kerugian, saat ini belum ditindaklanjuti dengan penyaluran bantuan, meski banjir telah berlalu beberapa waktu lalu.
Ketua Komisi C DPRD Kota Palu, Abdurahim Nasar Al Amri, yang juga berasal dari daerah pemilihan Kecamatan Ulujadi, menegaskan akan mengawal persoalan ini hingga tuntas.
Dia menyebut bahwa dirinya berada langsung di lokasi saat banjir melanda serta menyaksikan sendiri dampak yang cukup parah di Kelurahan Kabonena dan Kelurahan Silae.
“Saya berada di lokasi saat itu. Sungai di Silae benar-benar meluap dan masuk ke rumah-rumah warga. Saya dengar RT-RT diminta data warga terdampak, tapi saya belum tahu kelanjutannya,” ujar Wim Al-Amri, di ruangannya, Selasa, 6 Mei 2025.
Ia juga telah mengambil langkah inisiatif pasca banjir, termasuk menyewa truk dengan menggunakan dana pribadi untuk membantu pembersihan lumpur di kompleks perumahan warga Kelurahan Silae.
Namun, dirinya menyayangkan tidak ada informasi lanjutan dari dinas terkait soal bantuan yang dijanjikan.
“Saya akan cari tahu ke dinas bencana, apakah data yang diminta itu untuk bantuan sembako, perbaikan rumah, atau bentuk lain,” lanjutnya.
Lebih jauh, ia juga menyoroti dampak banjir terhadap anak-anak sekolah. Di lokasi terdampak, terdapat siswa SD dan SMP diketahui tidak lagi bersekolah karena kehilangan seragam.
“Saya akan komunikasikan hal ini ke Dinas Pendidikan, apakah ada bantuan seragam atau dukungan lain. Kalau perlu, saya juga akan koordinasi dengan Dinas Sosial,” ucap Wim Al-Amri.
Ia memastikan, Komisi C DPRD Palu akan terus mengawal proses pemulihan pasca-banjir agar warga terdampak tidak merasa diabaikan.
“Ini tidak boleh dianggap selesai begitu saja. Pemerintah harus mengawal hingga warga benar-benar pulih,” tegasnya. RIL