Palu – Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palu melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Rumah Sakit (RS) Anutapura Palu pada Senin, 13 Oktober 2025.
Kunjungan ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi A, Irsan Satria, dan anggota lainnya.
Dalam pertemuan yang berlangsung di ruang diskusi RS Anutapura, para legislator berdialog dengan pejabat rumah sakit membahas sejumlah persoalan strategis, terutama terkait rencana anggaran tahun 2026 serta peningkatan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat.
Ketua Komisi A, Irsan Satria, mengungkapkan bahwa pihaknya menerima banyak keluhan dari masyarakat mengenai kehadiran dokter spesialis yang tidak berada di rumah sakit pada jam kerja.
“Jangan sampai para dokter lebih memikirkan praktik pribadinya daripada tanggung jawab di rumah sakit. Kami harap semuanya dapat disiplin dan tepat waktu,” tegas Irsan.
Anggota Komisi A, Arif Miladi, turut menyoroti sejumlah persoalan terkait sumber daya manusia dan fasilitas layanan di rumah sakit.
Arif menilai keberadaan dokter spesialis, khususnya spesialis urologi, masih sangat terbatas. Padahal, menurutnya, layanan tersebut sangat dibutuhkan masyarakat Kota Palu dan sekitarnya.
“Saya menyoroti kekurangan tenaga dokter spesialis urologi yang sangat dibutuhkan masyarakat. Ini menjadi perhatian penting untuk segera dipenuhi,” ujar Arif.
Selain masalah tenaga medis, Arif juga menyoroti keterbatasan armada ambulans. Dari tiga unit ambulans yang dimiliki, hanya satu yang masih dalam kondisi layak operasional.
“Pihak rumah sakit perlu menambah armada ambulans untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat. Karena ini bagian penting dari sistem pelayanan rumah sakit,” tutur Arif.
Meski demikian, Arif juga menyampaikan apresiasi kepada jajaran RS Anutapura Palu atas sejumlah inovasi pelayanan yang telah dijalankan. Beberapa di antaranya adalah program Sejuta Doa, Sedekah Darah, layanan Home Lab Anutapura, serta peluncuran Poliklinik Eksekutif Sore.
“Kami memberikan apresiasi atas berbagai inovasi tersebut, karena semuanya bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan bagi masyarakat Kota Palu,” ujarnya.
Di sisi lain, anggota Komisi A DPRD Palu dari Fraksi Hanura, Rustia Tompo, menegaskan bahwa RS Anutapura tidak boleh menolak pasien dengan alasan apa pun, termasuk jika kapasitas kamar sudah penuh.
“Sesuai arahan Wali Kota, rumah sakit tidak boleh menolak pasien. Kalau memang penuh, harus segera berkoordinasi dengan rumah sakit lain untuk melakukan rujukan,” ujarnya.
Rustia juga menyoroti pentingnya kualitas gizi makanan yang disajikan kepada pasien. Ia bahkan berencana meninjau langsung dapur rumah sakit dan memberikan pelatihan kepada para koki agar penyajian makanan memenuhi standar gizi yang baik.
“Kalau ada waktu luang, saya akan datang langsung mengecek dapur rumah sakit untuk memastikan gizi makanan pasien benar-benar diperhatikan,” tambahnya.
Kunjungan kerja tersebut merupakan bagian dari agenda rutin Komisi A DPRD Kota Palu bersama mitra kerja untuk memastikan peningkatan pelayanan publik, khususnya di bidang kesehatan.
Sementara itu, Kepala Bagian Perencanaan dan Pengembangan RS Anutapura, I Gusti Ayu Ngurah Susanti, menjelaskan bahwa pihaknya telah menyiapkan tiga program prioritas untuk tahun mendatang, yaitu penguatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), upaya kesehatan masyarakat, dan pengembangan sumber daya manusia (SDM).
“Komisi A menyoroti kebutuhan fasilitas kami, seperti alat kesehatan, jumlah ambulans jenazah, serta ambulans rujukan,” ujar Susanti ke wartawan. RIL
