INFOSULTENG.ID, Palu – Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng), Anwar Hafid, menekankan bahwa dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2030 harus menjadi instrumen nyata untuk menuntaskan kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan antarwilayah.
Anwar mengingatkan seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk memahami secara utuh arah pembangunan melalui visi besar Sulteng Nambaso yang diimplementasikan dalam Sembilan Program Unggulan, atau Sembilan Berani.
“Pembangunan tidak boleh asal jalan. Kita harus tahu betul kebutuhan masyarakat miskin dan pastikan kebijakan menjawab kebutuhan nyata,” tegas Anwar dalam rapat pimpinan di Ruang Polibu, Kantor Gubernur, Rabu, 14 Mei 2025.
Rapat tersebut turut dihadiri Kepala Perwakilan Bank Indonesia Rony Hartawan, Kepala BPS Sulteng Simon Sapary, serta Wakil Gubernur dr. Reny Lamadjido.
Gubernur Anwar meminta Bappeda melakukan need assessment berbasis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) agar perencanaan pembangunan benar-benar tepat sasaran.
“Jangan cuma andalkan data, lalu merasa paling tahu. Tanyakan langsung ke masyarakat apa yang mereka butuhkan. Itu solusi yang sesungguhnya,” ujar Gubernur.
Ia juga menyoroti pentingnya kolaborasi erat antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Salah satu upaya nyata yang akan dilakukan adalah kunjungan kerja ke Kabupaten Buol pada 27 Mei mendatang, di mana seluruh kepala dinas akan diajak berdialog langsung dengan Bupati dan OPD setempat.
“Tugas kita bukan menggantikan bupati, tapi membantu menyelesaikan hal-hal yang tidak bisa mereka tangani sendiri. Kita akan duduk bersama selama tiga hari, bicara fokus, lalu buat kesepakatan pembangunan sampai 2030. Kalau gagal, kita gagal bersama,” tegas Anwar Hafid.
Dalam rapat tersebut, Gubernur Anwar juga mencontohkan pendekatan strategis namun sederhana di sektor pertanian.
“Yang penting cuma dua: benih dan alat. Maka kita akan bangun 13 penangkaran benih di setiap kabupaten dan bentuk brigade pertanian untuk bantu mekanisasi,” jelasnya.
Menjelang penyampaian draft RPJMD ke DPRD, Anwar juga menekankan pentingnya menjaga etika dalam berhubungan dengan lembaga legislatif.
“Saya ini pernah di DPR RI. Kalau sidang, pakaian tidak sesuai, tidak bisa masuk. Barcode tidak akan aktif. Jadi mari kita hormati lembaga ini,” kata Gubernur Sulteng.
Di sela rapat, Gubernur turut berbagi pengalaman saat perayaan HUT Sulawesi Tengah. Ia menyebut banyak pedagang kecil yang mengaku dagangannya laris manis selama acara, menunjukkan efek positif dari kegiatan ekonomi berbasis keramaian publik.
Salah satu keberhasilan lain yang disoroti adalah kehadiran Mall Pelayanan Publik selama HUT Sulteng.
“Lembaga survei pribadi saya menunjukkan, masyarakat ingin semua layanan disatukan. Bahkan banyak yang minta agar jam pelayanan diperpanjang. Ini bukti publik merespons positif pelayanan yang efisien,” ujarnya.
Dengan komitmen kuat terhadap keberpihakan pada rakyat kecil dan tata kelola pemerintahan yang berbasis data dan kolaborasi, Gubernur Anwar Hafid optimistis RPJMD 2025–2030 akan menjadi tonggak penting pembangunan Sulawesi Tengah lima tahun ke depan.*
