INFOSULTENG.ID, Palu – Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) dikenal dunia sebagai salah satu lumbung nikel terbesar. Namun, ironisnya, tingkat kemiskinan di daerah ini masih berada di atas 11 persen.
Gubernur Sulteng Anwar Hafid menyebut kondisi ini sebagai paradoks yang harus segera dipecahkan melalui kolaborasi antara pemerintah dan korporasi tambang, khususnya yang beroperasi di Morowali dan Morowali Utara.
Dalam pertemuan dengan sejumlah perwakilan perusahaan tambang di Ruang Polibu, Kamis (24/4), Gubernur menantang para pelaku industri tambang untuk mengambil peran strategis dalam program BERANI, khususnya melalui skema Corporate Social Responsibility (CSR) dan pengembangan masyarakat (community development).
“CSR bukan hanya sekadar formalitas. Saya minta perusahaan berani membiayai beasiswa untuk anak-anak cerdas asal Sulteng hingga tuntas di Tiongkok pusat ilmu pengetahuan dan teknologi dunia saat ini,” tegas Gubernur.
Lebih jauh, ia juga mendorong agar perusahaan membangun rumah sakit bertaraf internasional di Sulteng, agar masyarakat tidak perlu lagi berobat ke luar daerah atau luar negeri.
Menurutnya, pendidikan dan kesehatan adalah sektor vital yang seharusnya menjadi tanggung jawab moral perusahaan terhadap daerah yang kekayaannya telah mereka manfaatkan.
“Kalau pun nanti nikel habis, warisan paling berharga yang perusahaan bisa tinggalkan adalah SDM unggul. Ini investasi jangka panjang menuju visi ‘Sulteng Nambaso’,” ujarnya.
Gubernur Anwar juga menyoroti minimnya kontribusi perusahaan tambang terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Dia meminta perusahaan terbuka soal jumlah kendaraan, alat berat, dan sumber bahan bakar yang digunakan, karena potensi pajak bahan bakar minyak masih jauh dari optimal hanya sekitar Rp300 miliar per tahun. Sebagai perbandingan, Kalimantan Timur mampu meraih Rp7 triliun dari sektor yang sama.
Selain itu, Gubernur menyoroti praktik pendaftaran NPWP perusahaan yang masih banyak terdaftar di luar daerah.
Dia meminta agar semua perusahaan tambang segera memiliki kantor dan NPWP di Sulteng, agar pajak yang dibayar bisa masuk ke kas daerah.
Tak hanya itu, kendaraan perusahaan yang masih berplat luar daerah (non-DN) juga disorot. Gubernur menegaskan bahwa pajak kendaraan tersebut seharusnya masuk ke daerah tempat mereka beroperasi.
“Semua aturan sudah ada. Tinggal dijalankan saja,” imbuhnya.
Dalam hal tenaga kerja asing (TKA), Gubernur meminta perusahaan lebih transparan. Ia menemukan banyak TKA bekerja di lebih dari satu kabupaten, sehingga pendapatan dari TKA tersebut seharusnya menjadi milik provinsi, bukan kabupaten.
Anwar juga mengkritisi program pelatihan Bahasa Indonesia yang dinilai belum efektif. Sebagai solusinya, Pemprov Sulteng telah menggandeng Universitas Tadulako dan lembaga pelatihan bahasa untuk mengadakan kursus Bahasa Mandarin secara gratis bagi masyarakat. Tujuannya, mencetak tenaga penerjemah lokal yang bisa terserap di perusahaan tambang.
Melalui program BERANI Cerdas, mulai tahun ini pemerintah provinsi akan menanggung biaya praktik kerja industri dan uji kompetensi bagi siswa SMK.
Untuk itu, Gubernur meminta perusahaan untuk tidak menolak permohonan prakerin maupun lulusan SMK bersertifikat.
“Tolong diterima, baik saat mereka magang maupun setelah mereka lulus,” pesannya kepada para perwakilan perusahaan.
Pertemuan itu diharapkan menjadi titik awal sinergi yang lebih kuat antara pemerintah provinsi dan korporasi tambang, demi menjadikan Sulteng tidak hanya sebagai “negeri seribu tambang”, tetapi juga “negeri seribu kesejahteraan.”
“Saya ingin kita punya visi yang sama. Kehadiran perusahaan harus benar-benar memberi manfaat bagi rakyat Sulawesi Tengah,” tutup Gubernur Anwar.*
