DPRD Sulteng Percepat Kepastian Pungutan Tambang Rakyat, Potensi PAD Diperkirakan Rp200 Miliar

waktu baca 3 menit
[radio_player id="2"]
Anggota Komisi II DPRD Sulteng, Marlela. (Foto: Andika)

PALU  — DPRD Provinsi Sulawesi Tengah mendorong percepatan kepastian regulasi pemungutan Iuran Pertambangan Rakyat (IPERA). Tanpa kepastian dasar hukum, pemerintah daerah berisiko kehilangan potensi pendapatan asli daerah (PAD) yang diperkirakan mencapai lebih dari Rp200 miliar.

Anggota Komisi II DPRD Sulteng, Marlela, mengatakan, persoalan tersebut menjadi pembahasan dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi II bersama sejumlah perangkat daerah, Senin (16/11/2026). Rapat yang berlangsung tertutup itu membahas penerbitan surat keputusan (SK) Gubernur sebagai landasan pelaksanaan pungutan IPERA.

Marlela menjelaskan, pemerintah provinsi telah memiliki peraturan daerah (perda) terkait pungutan tersebut. Namun, perda yang telah diajukan masih menunggu hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Kondisi itu membuat pemerintah daerah belum memiliki kepastian untuk melaksanakan pemungutan terhadap izin pertambangan rakyat yang telah diterbitkan.

“Kalau ini belum turun-turun juga, kita tidak tahu kapan. Sementara potensi dari IPERA yang sudah kita kasih izin ini, kita bisa kehilangan PAD,” kata Marlela seusai rapat.

Menurut Marlela, potensi penerimaan IPERA diperkirakan mencapai Rp200 miliar lebih. Saat ini, terdapat enam izin yang telah masuk dalam pembahasan. Jumlah tersebut belum mencakup izin pertambangan rakyat di sejumlah wilayah lain, termasuk Kabupaten Buol.

Ia mengatakan, mekanisme IPERA mengatur tiga komponen pembayaran yang menjadi kewajiban pemegang izin. Salah satunya pembayaran dalam waktu 30 hari setelah izin diterbitkan. Selain itu, terdapat kewajiban pembayaran terkait reklamasi yang harus dipenuhi sejak izin keluar.

Namun, pemerintah daerah belum dapat melakukan penagihan karena aturan teknis melalui peraturan gubernur (pergub) belum tersedia.

Marlela menilai, kepastian regulasi diperlukan agar penerbitan izin pertambangan rakyat tidak terpisah dari kewajiban pembayaran dan tanggung jawab lingkungan.

Menurut dia, tanpa pengaturan yang jelas, pemerintah daerah berpotensi menanggung beban pemulihan lingkungan setelah aktivitas pertambangan selesai, sementara keuntungan ekonomi telah diperoleh pemegang izin.

“Kalau kita keluarkan izin, orang mendapatkan uang, sementara kita yang menanggung urusan reklamasi. Karena itu, komponen pungutan ini harus jelas sejak awal,” ujarnya.

Untuk mempercepat proses tersebut, Komisi II telah berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Marlela menyebutkan, dalam komunikasi dengan Kemendagri, pihaknya diminta menyiapkan surat dari DPR RI sebagai bagian dari proses pengusulan rekomendasi.

DPRD berharap proses koordinasi itu dapat segera dituntaskan sebelum akhir 2026. Marlela mengatakan, pihaknya berupaya kembali melakukan komunikasi langsung dengan kementerian terkait untuk memperoleh kepastian.

Selain persoalan penerimaan daerah, Komisi II juga menyoroti tata kelola pertambangan rakyat yang telah berjalan. Marlela mengatakan, penerbitan izin harus disertai koordinasi, pengawasan kelayakan usaha, serta perhatian terhadap dampak lingkungan.

Ia menegaskan, pembahasan IPERA tersebut secara khusus menyangkut pertambangan rakyat komoditas emas. Adapun pertambangan batuan atau galian C memiliki ketentuan tersendiri.

Menurut Marlela, pengaturan pungutan sejak awal merupakan bagian dari upaya memastikan aktivitas pertambangan rakyat memberikan manfaat bagi daerah, tanpa mengabaikan kewajiban pemegang izin terhadap lingkungan.AA

Tinggalkan Balasan