DPRD Sulteng Minta Penjelasan soal Kendala Transaksi Bank Sulteng

Perbesar

PALU  — Komisi II DPRD Sulawesi Tengah meminta penjelasan PT Bank Sulteng mengenai kendala transaksi perbankan yang dikeluhkan masyarakat dalam beberapa waktu terakhir. DPRD juga mempertanyakan langkah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam merespons persoalan tersebut.

Permintaan itu disampaikan Wakil Ketua Komisi II DPRD Sulteng, Sonny Tandra, saat membuka rapat dengar pendapat (RDP) bersama jajaran direksi Bank Sulteng dan perangkat daerah terkait, Selasa (27/10/2026).

Sonny mengatakan, rapat tersebut digelar setelah pihaknya menerima aduan masyarakat mengenai kesulitan melakukan transaksi melalui layanan Bank Sulteng.

“Pertemuan ini digelar karena ada aduan masyarakat terhadap kami, terutama soal BPD yang akhir-akhir ini barangkali agak sulit untuk transaksi,” kata Sonny.

Ia meminta pihak bank menjelaskan penyebab kendala tersebut agar DPRD dapat memahami persoalan yang terjadi dan mengetahui langkah penanganan yang telah disiapkan.

Selain meminta keterangan dari manajemen bank, Sonny mempertanyakan apakah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah telah mengetahui persoalan tersebut dan tindakan apa yang akan dilakukan untuk membantu mengatasinya.

“Apakah ini juga sudah diketahui oleh Pemda provinsi, dan apa langkah-langkah dari Pemda provinsi terhadap masalah yang dihadapi oleh BPD?” ujarnya.

Menurut Sonny, penjelasan dari pihak bank dan pemerintah daerah diperlukan agar pembahasan dapat berfokus pada persoalan yang dihadapi masyarakat. Ia pun mempersilakan anggota Komisi II lainnya menyampaikan pertanyaan kepada pihak-pihak yang hadir.

Sonny berharap rapat tersebut dapat berlangsung efektif sehingga keresahan masyarakat akibat kendala transaksi perbankan tidak berlarut-larut.

RDP itu dihadiri jajaran direksi dan karyawan Bank Sulteng, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, serta perwakilan Biro Perekonomian.

Pertemuan tersebut menjadi forum bagi DPRD untuk meminta klarifikasi mengenai kendala layanan sekaligus memperoleh penjelasan mengenai respons pemerintah daerah. Namun, penyebab gangguan dan langkah penanganan secara terperinci masih perlu merujuk pada keterangan pihak bank dan pemerintah provinsi dalam rapat tersebut.AA