DPRD Sulteng Cari Dasar Hukum Pungutan IPERA, Potensi Penerimaan Parimo dan Buol Rp120 Miliar

waktu baca 2 menit
[radio_player id="2"]
Wakil Ketua Komisi II DPRD Sulteng, Sonya Tandra. (Foto: Andika)

PALU  — DPRD Provinsi Sulawesi Tengah mendorong percepatan pemungutan Iuran Pertambangan Rakyat (IPERA) terhadap pemegang izin pertambangan rakyat (IPR). Langkah ini dinilai penting untuk mengoptimalkan potensi penerimaan daerah dari sektor pertambangan rakyat.

Pembahasan tersebut mengemuka dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi II DPRD Sulteng bersama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Badan Pendapatan Daerah, serta Biro Hukum Setda Sulteng, Senin (16/11/2026). Rapat yang berlangsung tertutup itu secara khusus membahas mekanisme pemungutan IPERA.

Wakil Ketua Komisi II DPRD Sulteng Sony Tandra mengatakan, salah satu kendala yang dihadapi saat ini adalah belum terbitnya peraturan daerah terkait pajak dan retribusi yang dapat menjadi dasar pemungutan.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, DPRD mengusulkan agar Pemerintah Provinsi Sulteng meminta dukungan kepada Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan. Dukungan itu diperlukan agar pemungutan IPERA dapat dilakukan menggunakan surat keputusan gubernur.

“Kita minta dukungan melalui surat ke Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan supaya diizinkan. Jadi, dengan surat keputusan gubernur saja sudah bisa kita pungut,” ujar Sony seusai rapat.

Menurut Sony, percepatan diperlukan mengingat sudah ada enam izin pertambangan rakyat yang diterbitkan. Selain itu, masih terdapat potensi penerbitan izin lainnya yang dapat memperluas sumber penerimaan daerah.

Ia memperkirakan potensi penerimaan dari wilayah Kabupaten Parigi Moutong dan Buol dapat mencapai Rp120 miliar apabila proses penerbitan izin pertambangan rakyat di kedua daerah tersebut terealisasi.

“Sudah enam izin yang keluar. Belum lagi yang lainnya yang akan keluar. Potensinya cukup besar,” katanya.

Sony berharap koordinasi dengan pemerintah pusat dapat segera dilakukan sehingga kepastian mekanisme pemungutan IPERA bisa diperoleh dalam waktu dekat.

DPRD menilai, kepastian dasar hukum menjadi salah satu prasyarat agar potensi ekonomi dari aktivitas pertambangan rakyat dapat memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah. Namun, mekanisme pemungutan tersebut masih memerlukan tindak lanjut melalui koordinasi dengan kementerian terkait.AA

Tinggalkan Balasan