Palu – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Palu resmi merampungkan pembahasan Rancangan Akhir Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palu Tahun 2025–2029.

Rangkaian rapat yang berlangsung sejak 8 hingga 10 Juli ini melibatkan berbagai perangkat daerah, termasuk OPD pemrakarsa dan lintas sektor terkait.

Dari pembahasan yang digelar di ruang sidang utama DPRD Kota Palu, muncul sejumlah rekomendasi strategis yang dinilai penting untuk mengarahkan pembangunan Kota Palu lima tahun ke depan.

Sorotan utama mencakup pengarusutamaan gender, pengembangan pariwisata berbasis sejarah kebencanaan, hingga penguatan strategi fiskal dan sektor ekonomi kreatif.

Pembangunan Harus Inklusif dan Responsif Gender

Salah satu poin penting dalam rekomendasi Pansus adalah dorongan agar dokumen RPJMD mengintegrasikan prinsip inklusif dan responsif gender.

Data sektoral seperti kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, stunting berdasarkan jenis kelamin, hingga partisipasi penyandang disabilitas diminta masuk dalam rencana pembangunan sebagai upaya konkret mengurangi ketimpangan sosial.

Tak hanya itu, Pansus juga menekankan perlunya memperkuat dasar hukum terkait pengarusutamaan gender dengan merujuk pada sejumlah regulasi nasional dan daerah, mulai dari UU CEDAW hingga Perda RTRW dan Rencana Perlindungan Lingkungan Hidup Kota Palu.

Palu Menuju Geo-Wisata dan Kota Tangguh Bencana

Pansus turut mendorong Pemerintah Kota Palu untuk menjadikan sejarah kebencanaan sebagai potensi unggulan wisata.

Situs-situs bersejarah seperti Mesjid Terapung, sisa jembatan IV, area likuifaksi di Petobo dan Balaroa, hingga pemakaman massal di Poboya, disebut memiliki nilai edukatif dan layak dikembangkan sebagai destinasi geo-wisata.

Langkah ini dinilai selaras dengan visi Palu sebagai Geopark City sekaligus pusat pengetahuan kebencanaan. Program seperti Sekolah Khusus Keluarga dan Palu Resilient menjadi bagian integral dari upaya membangun ketangguhan masyarakat terhadap bencana.

KEK, Dana Bagi Hasil, dan Proyeksi PAD Jadi Perhatian

Pansus juga menyoroti perlunya kejelasan status operasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Palu melalui Rapat Dengar Pendapat. Selain itu, Pemerintah Kota diminta serius mengawal potensi Dana Bagi Hasil, terutama dari sektor pertambangan emas PT CPM, agar benar-benar memberikan manfaat bagi PAD Kota Palu.

Proyeksi pendapatan lima tahun ke depan pun diminta agar realistis dan adaptif terhadap dinamika global. Penguatan peran Perumda serta kajian pembentukan BUMD baru seperti PD Pasar menjadi bagian dari strategi peningkatan pendapatan daerah yang berkelanjutan.

Inovasi Sektor Wisata dan Infrastruktur Hijau

Pengembangan sektor wisata juga tidak luput dari perhatian. Pansus mendorong penguatan wisata religi, kota tua, dan destinasi alam seperti Bukit Salena, Uwetumbu, dan Teluk Palu.

Dinas Pariwisata didorong untuk melahirkan program-program inovatif yang mampu menarik wisatawan lokal maupun luar daerah.

Dalam aspek infrastruktur, DPRD menggarisbawahi pentingnya pembangunan yang ramah anak, inklusif, dan adaptif terhadap risiko bencana.

Salah satu usulan menarik adalah pengembangan kawasan tematik seperti Pasar Bambaru tanpa membebani APBD, sebagai bentuk efisiensi anggaran.

Pansus juga mendorong agar kedepan dapat ditingkatkannya kebijakan insentif fiskal berbasis ekologis dan ekonomi inklusi.

Menuju Pembangunan yang Berkelanjutan

Ketua Pansus RPJMD, Mutmainah Korona, menegaskan bahwa seluruh hasil pembahasan ini akan dibawa ke rapat paripurna sebagai langkah strategis menuju finalisasi dokumen RPJMD.

“Kami ingin memastikan dokumen ini benar-benar menjadi pedoman pembangunan lima tahun ke depan yang inklusif, tangguh, dan berkelanjutan,” tegasnya.

Dengan rampungnya pembahasan RPJMD ini, Kota Palu bersiap menyongsong arah pembangunan yang lebih progresif dan responsif terhadap tantangan zaman. RIL