DPRD Buol Perjuangkan Ruang Tambang Tradisional di Tengah Konsesi PT GSM

Perbesar

PALU – DPRD Kabupaten Buol meminta pemerintah memperhatikan keberadaan aktivitas penambangan emas tradisional yang wilayah kelolanya masuk dalam konsesi kontrak karya PT Gorontalo Sejahtera Mining (GSM). Masyarakat berharap sebagian wilayah konsesi tersebut dapat dilepaskan untuk menjamin keberlanjutan aktivitas pertambangan rakyat.

Wakil Ketua DPRD Buol, Karmin Kaimo, mengatakan, persoalan itu disampaikan dalam pertemuan bersama Aliansi Barisan Rakyat Penambang Emas (Baremas) dan Komisi III DPRD Sulawesi Tengah, Kamis (12/11/2026).

Menurut Karmin, masyarakat telah mengelola sejumlah wilayah tambang secara tradisional selama puluhan tahun. Namun, wilayah tersebut kini masuk dalam konsesi perusahaan sehingga diperlukan kejelasan mengenai keberlanjutan ruang kelola masyarakat.

“Intinya, kami menyampaikan aspirasi masyarakat penambang di Kabupaten Buol agar sebagian wilayah konsesi PT GSM dapat dilepaskan untuk masyarakat yang selama ini mengelola tambang secara tradisional,” kata Karmin.

Dia menjelaskan, aktivitas penambangan tersebut berada di Kecamatan Gadung dan telah berlangsung sekitar 40 tahun secara turun-temurun.

Masyarakat masih menggunakan peralatan sederhana dan melakukan penambangan secara manual tanpa alat berat. Lokasi tambang juga berada jauh dari permukiman. Perjalanan menuju kawasan tersebut membutuhkan waktu sekitar dua hari dua malam. Bahkan, di lokasi telah terbentuk permukiman yang dihuni para penambang.

Karmin mengatakan, DPRD Buol sebelumnya telah menyampaikan persoalan tersebut kepada Gubernur Sulawesi Tengah. Pemerintah provinsi diharapkan dapat memfasilitasi komunikasi dengan pihak perusahaan untuk memperoleh penjelasan mengenai status wilayah yang selama ini dikelola masyarakat.

Selain itu, hasil pertemuan dengan Komisi III DPRD Sulteng akan ditindaklanjuti melalui rapat dengar pendapat (RDP). Forum tersebut direncanakan melibatkan pemerintah provinsi, organisasi perangkat daerah terkait, Pemerintah Kabupaten Buol, DPRD Buol, dan perwakilan Baremas.

“DPRD Provinsi melalui Komisi III akan melakukan RDP bersama pemerintah provinsi dan dinas terkait. Pemerintah Kabupaten Buol, DPRD Buol, serta perwakilan Baremas juga akan diundang,” ujarnya.

Karmin berharap, pembahasan tersebut dapat menghasilkan kejelasan mengenai status wilayah tambang yang selama ini dikelola masyarakat. Menurut dia, penyelesaian persoalan konsesi perlu mempertimbangkan keberadaan aktivitas ekonomi masyarakat yang telah berlangsung secara turun-temurun.AA