Dinkes Sulteng Genjot Program CKG Demi Capai Target 46 Persen

waktu baca 2 menit
Suasana cek kesehatan oleh tenaga kesehatan. (Foto: ANTARA FOTO/Sulthony Hasanuddin/tom).

Palu – Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah terus mendorong percepatan pelaksanaan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) pada 2026. Pasalnya, capaian program tersebut masih berada di bawah target yang ditetapkan Kementerian Kesehatan.

Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer Dinkes Sulteng, Misnawati, mengungkapkan bahwa pada 2025 lalu, capaian CKG hanya berada di angka 12,5 persen. Angka tersebut dinilai masih jauh dari target nasional.

“Untuk tahun 2026, target dari Kementerian meningkat menjadi 46 persen. Namun hingga Januari sampai April, capaian baru mencapai 8,09 persen,” ujar Misnawati, Selasa, 5 Mei 2026, di ruang kerjanya, Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Sulteng.

Untuk mengejar target tersebut, Dinkes Sulteng telah menyiapkan sejumlah strategi, termasuk menerbitkan regulasi pendukung. Salah satunya melalui surat edaran yang ditujukan kepada seluruh kepala daerah di wilayah Sulawesi Tengah.

“Regulasi ini diharapkan dapat mendorong percepatan pelaksanaan CKG di daerah agar target nasional bisa tercapai,” jelasnya.

Dari sisi jumlah peserta, hingga saat ini sekitar 250 jiwa telah mengikuti program CKG pada 2026. Secara wilayah, capaian tertinggi tercatat di Kabupaten Morowali Utara sebesar 15 persen, disusul Morowali 14 persen, dan Kabupaten Sigi 13 persen.

Kota Palu sebagai ibu kota provinsi justru mencatat capaian yang masih relatif rendah, yakni 4,95 persen.

Misnawati menjelaskan, berdasarkan hasil pemeriksaan, penyakit yang paling banyak ditemukan adalah kadar gula darah tinggi dan kolesterol. Kondisi ini menjadi perhatian karena berkaitan dengan risiko penyakit tidak menular.

“Dengan adanya pembaruan dalam sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), setiap hasil skrining yang berisiko harus segera ditindaklanjuti,” kata Misnawati.

Dalam pelaksanaannya, Dinkes Sulteng rutin melakukan koordinasi dengan dinas kesehatan kabupaten/kota serta petugas puskesmas melalui pertemuan daring. Langkah ini dilakukan untuk mengatasi berbagai kendala teknis di lapangan.

Salah satu kendala yang dihadapi adalah validasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) saat penginputan data ke aplikasi ASIK. Untuk mengatasi hal tersebut, Dinkes bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Selain itu, rendahnya partisipasi masyarakat juga menjadi tantangan. Banyak warga yang enggan memeriksakan kesehatan karena merasa tidak sakit.

“Padahal CKG ini bertujuan untuk deteksi dini. Misalnya, jika terdeteksi hipertensi lebih awal, maka bisa segera dilakukan pencegahan sebelum berkembang lebih lanjut,” ungkapnya.

Sementara itu, Misnawati mengaku bahwa Kementerian Kesehatan terus melakukan evaluasi secara rutin, baik mingguan maupun bulanan, melalui pertemuan daring melalui zoom meeting guna memantau perkembangan capaian di daerah. RIL

Tinggalkan Balasan