Dekan FH Untad Awaluddin Ditunjuk Jadi Plt Ketua APHTN-HAN Sulteng

Perbesar

Palu — Dekan Fakultas Hukum Universitas Tadulako (Untad), Dr. Awaluddin, S.H., S.E., M.H., ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) Provinsi Sulawesi Tengah.

Penunjukan tersebut ditandai dengan penyerahan Surat Keputusan (SK) Plt Ketua APHTN-HAN Sulteng oleh Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat APHTN-HAN Indonesia, Prof. Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H., di Aula Kedokteran Untad, Jumat, 4 September 2026.

Penyerahan SK menjadi bagian dari rangkaian Kuliah Umum dan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Fakultas Hukum Untad dan Badan Keahlian DPR RI. Prosesi tersebut disaksikan Rektor Untad, jajaran akademisi, serta mahasiswa Fakultas Hukum.

Awaluddin mengatakan, amanah tersebut bukan sekadar jabatan, tetapi tanggung jawab untuk menghidupkan kembali APHTN-HAN yang telah lama vakum di Sulawesi Tengah.

“Ini amanah sekaligus tanggung jawab. Tidak hanya sekadar mendapatkan jabatan, tetapi yang lebih penting bagaimana kita bisa membesarkan dan menjalankan organisasi ini,” kata Awaluddin.

Menurut dia, APHTN-HAN memiliki peran strategis dalam memberikan kontribusi terhadap berbagai persoalan hukum tata negara, kelembagaan negara, serta hukum administrasi negara.

Karena itu, ia berharap organisasi tersebut dapat menjadi wadah bagi para akademisi di Untad maupun perguruan tinggi lain di Sulawesi Tengah untuk berkontribusi dalam pengembangan pemikiran dan kajian ketatanegaraan.

“HTN-HAN ini akan berkontribusi terhadap isu-isu ketatanegaraan, kelembagaan, dan tentu kita harapkan para akademisi Tadulako serta akademisi di Provinsi Sulawesi Tengah juga berkontribusi terhadap pengembangan asosiasi ini,” ujarnya.

Awaluddin mengakui kepengurusan APHTN-HAN di Sulawesi Tengah telah cukup lama mengalami kevakuman. Karena itu, langkah awal yang akan dilakukan adalah mengaktifkan kembali organisasi dan mendorong keterlibatan akademisi dalam berbagai isu strategis hukum tata negara dan hukum administrasi negara.

“Organisasi ini sudah lama vakum di Sulawesi Tengah. Mudah-mudahan dengan saya diamanahkan sebagai Plt, organisasi ini bisa berjalan kembali,” tuturnya.*