Bupati Sigi Tegaskan Komitmen Antikorupsi dalam Rakor Bersama KPK

Perbesar

JAKARTA — Bupati Sigi, Mohamad Rizal Intjenae, menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel dalam Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi Wilayah Sulawesi Tengah yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Rabu (6/7/2025), di Aula Bhineka Tunggal Ika, Gedung Merah Putih, Jakarta.

Rapat koordinasi ini merupakan bagian dari upaya memperkuat sinergi antara KPK dan pemerintah daerah dalam mencegah dan memberantas korupsi, khususnya di wilayah Sulawesi Tengah.

Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak, dalam arahannya menekankan pentingnya komitmen bersama dalam menciptakan pemerintahan yang bersih. Ia mengingatkan bahwa sistem dan teknologi yang dimiliki KPK mampu menelusuri berbagai bentuk penyimpangan. “Apa pun yang disembunyikan pasti bisa kami deteksi,” ujarnya.

Johanis juga menyebutkan bahwa praktik korupsi kini tak hanya terjadi pada pengadaan barang dan jasa, tetapi juga telah merambah ke berbagai sektor layanan publik. Karena itu, KPK mendorong penguatan pendidikan antikorupsi melalui integrasi kurikulum sejak pendidikan dasar, guna menanamkan nilai integritas sejak dini.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Sigi menyampaikan apresiasinya atas inisiatif KPK yang terus mendorong perbaikan sistem di tingkat daerah. “Pemerintah Kabupaten Sigi berkomitmen mendukung penuh upaya KPK dalam menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, dan bertanggung jawab,” kata Rizal.

Ia menjelaskan, Pemkab Sigi secara rutin melaksanakan rapat koordinasi setiap hari Senin bersama seluruh perangkat daerah untuk membahas program dan isu strategis. Forum ini juga menjadi sarana pengawasan internal dan penguatan akuntabilitas pelaksanaan program.

Selain itu, upaya pencegahan korupsi juga dilakukan melalui sosialisasi dan penguatan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di lingkup aparatur sipil negara (ASN). Pemerintah daerah bersama DPRD Sigi turut memperketat pengawasan terhadap penyaluran bantuan agar tepat sasaran dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Melalui forum ini, diharapkan terbangun sinergi yang lebih kuat antara pemerintah daerah dan KPK untuk memperkuat integritas penyelenggaraan pemerintahan di seluruh wilayah Indonesia.ALB