Baremas Minta Sebagian Konsesi PT GSM di Buol Dilepaskan untuk Penambang Tradisional

Perbesar

PALU – Aliansi Barisan Rakyat Penambang Emas (Baremas) meminta pemerintah memberikan kepastian ruang kelola bagi penambang emas tradisional di Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah. Mereka mengusulkan sebagian wilayah konsesi kontrak karya PT Gorontalo Sejahtera Mining (GSM), khususnya Blok 3 Bolagidun, dikeluarkan agar dapat dikelola masyarakat.

Koordinator Baremas, Muhammad Taufik Intam, mengatakan, persoalan tersebut berkaitan dengan keberadaan wilayah tambang yang selama ini menjadi ruang aktivitas ekonomi masyarakat secara turun-temurun.

Menurut Taufik, Blok 3 Bolagidun memiliki luas sekitar 4.000 hektare. Dari luasan itu, lebih dari 3.000 hektare berada di wilayah Kabupaten Buol dan mencakup empat desa.

Keempat desa tersebut adalah Labuton, Diapati, dan Lokodoka di Kecamatan Gadung, serta Desa Bodi di Kecamatan Palele Barat.

“Kalau ditotal, akumulasi wilayah yang masuk dalam konsesi ada kurang lebih 3.000 hektare lebih. Ini yang menjadi desa-desa terdampak dari keberadaan PT GSM di Buol,” kata Taufik, Kamis (12/11/2026).

Dia menjelaskan, tuntutan Baremas bukan untuk membuka wilayah pertambangan baru, melainkan mempertahankan ruang kelola masyarakat yang telah dimanfaatkan secara tradisional selama puluhan tahun.

Menurut dia, keberadaan konsesi perusahaan perlu memperhatikan aktivitas masyarakat yang telah berlangsung sebelum persoalan tersebut mencuat. Kepastian wilayah kelola dinilai penting agar penambang tradisional tidak kehilangan sumber penghidupan.

Aspirasi itu sebelumnya telah disampaikan kepada Gubernur Sulawesi Tengah. Baremas kemudian menemui Komisi III DPRD Sulteng dengan didampingi DPRD Kabupaten Buol pada Kamis (12/11/2026).

Taufik mengatakan, kedua pertemuan tersebut menunjukkan adanya perhatian dari pemerintah daerah dan lembaga legislatif terhadap persoalan yang dihadapi penambang tradisional.

“Kami ingin memastikan para penambang tradisional benar-benar mendapatkan haknya dan bekerja di atas tanah yang secara turun-temurun telah mereka kelola secara tradisional,” ujarnya.

Baremas berharap, perhatian tersebut ditindaklanjuti melalui pembahasan bersama pihak-pihak terkait sehingga ada kejelasan mengenai status dan keberlanjutan ruang kelola masyarakat.

Bagi Baremas, persoalan ini tidak hanya menyangkut keberadaan wilayah pertambangan, tetapi juga kepastian masyarakat dalam mempertahankan aktivitas ekonomi yang telah menjadi bagian dari kehidupan mereka.

“Kami berharap para pihak terus membersamai perjuangan ini. Paling tidak, ada kepastian bahwa ruang kelola rakyat tradisional tetap terjaga sampai kapan pun,” kata Taufik.AA