Bapemperda DPRD Sulteng Serap Masukan Publik untuk Penyusunan Propemperda 2027

Perbesar

PALU – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi Sulawesi Tengah menyerap masukan dari berbagai pemangku kepentingan dalam penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2027. Langkah ini dilakukan untuk memastikan setiap rancangan peraturan daerah (Ranperda) sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan prioritas pembangunan daerah.

Upaya tersebut dilakukan melalui sosialisasi Propemperda 2027 yang diselenggarakan Sekretariat DPRD Sulteng melalui Bagian Persidangan dan Perundang-undangan di Sriti Convention Hall, Palu, Senin (2/11/2026).

Kegiatan ini melibatkan pimpinan dan anggota Bapemperda, perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD), Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA), organisasi profesi, asosiasi, serta komunitas.

Pimpinan Bapemperda DPRD Sulteng, Sri Indraningsih Lalusu, mengatakan, penyusunan Propemperda harus mempertimbangkan kebutuhan masyarakat, kewenangan pemerintah daerah, serta manfaat regulasi yang akan dibentuk.

Menurut dia, tidak semua usulan Ranperda dapat langsung dimasukkan dalam daftar prioritas. Setiap usulan perlu melalui proses kajian untuk mengukur urgensi dan relevansinya terhadap kebutuhan daerah.

“Pembentukan Perda tidak semata-mata berorientasi pada penambahan produk hukum, tetapi harus memastikan regulasi yang dihasilkan benar-benar dibutuhkan dan dapat dilaksanakan,” demikian penegasan Sri dalam kegiatan tersebut.

Dalam sosialisasi itu, anggota Bapemperda Mahfud Masuara memaparkan arah dan materi Propemperda Sulteng 2027. Dia menjelaskan, Propemperda merupakan instrumen perencanaan pembentukan Perda yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.

Dokumen tersebut menjadi pedoman DPRD dan pemerintah daerah dalam menentukan prioritas pembentukan regulasi sesuai kebutuhan pembangunan dan kepentingan masyarakat.

Propemperda Sulteng 2027 memuat delapan Ranperda di luar daftar kumulatif terbuka. Lima di antaranya merupakan prakarsa DPRD, sedangkan tiga lainnya merupakan prakarsa pemerintah daerah.

Delapan Ranperda tersebut mencakup perubahan Perda tentang Penyelenggaraan Kesehatan, fasilitasi perlindungan kekayaan intelektual, penyelenggaraan pertanian, tata kelola pertambangan mineral bukan logam dan batuan, serta bantuan hukum.

Selain itu, terdapat Ranperda tentang perlindungan masyarakat dan keluarga dalam pencegahan dan penanganan perilaku seksual, perubahan Perda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, serta perubahan Perda tentang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Di luar delapan Ranperda tersebut, terdapat tiga Ranperda dalam daftar kumulatif terbuka yang berkaitan dengan APBD Tahun Anggaran 2028, Perubahan APBD Tahun Anggaran 2027, dan Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2026.

Sementara itu, Tenaga Ahli Bapemperda, Asri Lasatu, menjelaskan pentingnya Analisis Kebutuhan Perda (AKP) dalam proses penyusunan Propemperda. Analisis tersebut diperlukan untuk memastikan setiap usulan memiliki dasar kewenangan yang jelas dan mampu menjawab persoalan masyarakat.

Proses identifikasi kebutuhan regulasi, kata dia, dapat dilakukan melalui penjaringan aspirasi masyarakat, penyebaran kuesioner, diskusi kelompok terarah atau focus group discussion (FGD), konsultasi publik, dan wawancara.

Sosialisasi yang dipandu Kepala Bagian Perundang-undangan, Asmir Julianto Hanggi, itu juga membuka ruang diskusi bagi peserta untuk menyampaikan sejumlah persoalan yang membutuhkan perhatian melalui regulasi daerah.

Beberapa isu yang mengemuka antara lain perlindungan kekayaan intelektual dan ekspresi budaya tradisional, pemberdayaan komoditas pertanian unggulan, serta fasilitasi akses permodalan bagi pelaku usaha muda.

Perwakilan PAPRI menyoroti pentingnya perlindungan karya cipta dan kekayaan intelektual komunal sebagai bagian dari identitas daerah. Adapun perwakilan BRIDA Sulteng menyampaikan perkembangan fasilitasi kekayaan intelektual melalui pembentukan Sentra Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

Salah satu upaya yang didorong adalah perlindungan produk unggulan daerah, termasuk Durian Volcano dari Sulawesi Tengah.

Berbagai masukan tersebut mendapat tanggapan dari pimpinan Bapemperda dan narasumber untuk menjadi bahan pengayaan serta penyempurnaan rancangan regulasi.

Melalui pelibatan berbagai unsur tersebut, Bapemperda DPRD Sulteng berharap penyusunan Propemperda 2027 dapat berlangsung lebih partisipatif dan menghasilkan produk hukum yang tidak hanya sesuai ketentuan perundang-undangan, tetapi juga menjawab kebutuhan serta memberikan manfaat bagi masyarakat.*