Banjir Bandang dan Longsor di Sulteng Perlu Jadi Evaluasi Pola Tata Ruang

waktu baca 2 menit
[radio_player id="2"]
Aulia Hakim, pegiat lingkungan sekaligus pendiri Ruang Setara (Rasera) Project. (FOTO: ISTIMEWA)

INFOSULTENG.ID, Palu – Bencana banjir bandang dan longsor yang melanda beberapa wilayah industri pertambangan di Sulteng seperti di Desa Towi, Morowali Utara (5 Januari 2025), dan Desa Labota, Morowali (29 Desember 2024), menjadi perhatian para pegiat lingkungan hidup.

Kejadian ini dinilai sebagai pengingat akan pentingnya perbaikan pola tata ruang serta pengendalian izin tambang dan pembukaan lahan di daerah tersebut.

Menurut Aulia Hakim, pegiat lingkungan sekaligus pendiri Ruang Setara (Rasera) Project, intensitas hujan yang tinggi di Sulteng, sebagaimana diprediksi oleh BMKG Stasiun Meteorologi Mutiara Sis Aljufri Palu, perlu diantisipasi.

BMKG memperkirakan curah hujan berlangsung sejak November 2024 hingga Maret 2025.

Aulia menekankan pentingnya upaya mitigasi dan perlindungan terhadap masyarakat yang terdampak, khususnya di kawasan industri tambang.

“Bencana ini menyangkut nasib para pekerja dan penduduk setempat yang tinggal di sekitar wilayah industri. Jaminan keselamatan, hunian, dan ekonomi mereka harus menjadi perhatian serius pemerintah,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan pentingnya perhatian terhadap kelompok rentan, seperti perempuan, anak-anak, dan lanjut usia, yang terdampak oleh bencana tersebut.

Selain itu, daerah lain di Sulteng seperti Banggai, Poso, Kota Palu, dan Buol, diperkirakan juga akan menghadapi curah hujan tinggi dalam waktu dekat, sehingga pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penyesuaian tata ruang.

“Bencana ekologis ini tidak terlepas dari proses penyesuaian ruang dan masifnya pembukaan lahan untuk industri pertambangan. Peristiwa seperti ini tidak terjadi begitu saja, tetapi merupakan dampak dari kebijakan yang kurang memperhatikan kelestarian lingkungan,” kata Aulia.

Ia mendorong pemerintah untuk segera aktif dalam mitigasi bencana dan bertanggung jawab terhadap korban terdampak, terutama di wilayah yang rawan banjir dan longsor.

Evaluasi tata ruang serta langkah konkret untuk mencegah bencana serupa di masa depan diharapkan menjadi prioritas utama.*

Tinggalkan Balasan