Aristan: Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Butuh Komitmen dan Gerakan Bersama

Perbesar

PALU – Pemenuhan hak penyandang disabilitas di Sulawesi Tengah dinilai masih menghadapi persoalan mendasar, terutama pada konsistensi pelaksanaan regulasi dan komitmen pemerintah daerah. Keberadaan peraturan belum cukup menjamin terpenuhinya hak kelompok disabilitas tanpa perubahan perspektif dan dukungan kebijakan yang nyata.

Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Aristan, mengatakan, secara normatif daerah telah memiliki sejumlah landasan hukum, mulai dari Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penyandang Disabilitas, peraturan gubernur, hingga surat edaran. Namun, implementasi berbagai aturan tersebut dinilai belum berjalan secara konsisten.

Hal itu disampaikan Aristan dalam audiensi Forum Masyarakat Disabilitas Sulawesi Tengah Bersatu (Formadistu) bersama Komisi IV DPRD Sulteng, Senin (9/11/2026).

“Persoalan utamanya adalah kesadaran dan perspektif, bukan ada atau tidak adanya aturan. Sebab, aturan sudah dibuat, tetapi pelaksanaannya belum konsisten,” ujarnya.

Menurut Aristan, persoalan implementasi kebijakan juga berkaitan erat dengan keberpihakan anggaran. Ia mencontohkan pembahasan pelaksanaan Perda Ketahanan Keluarga yang belum diikuti alokasi anggaran memadai untuk mendukung pelaksanaannya.

Kondisi serupa, kata dia, perlu menjadi perhatian dalam menjalankan kebijakan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Tanpa dukungan anggaran yang jelas, regulasi berpotensi hanya menjadi dokumen formal tanpa dampak langsung bagi masyarakat.

Selain persoalan anggaran, Aristan menyoroti cara pandang terhadap penyandang disabilitas yang selama ini masih cenderung menempatkan mereka sebagai kelompok penerima bantuan.

Padahal, penyandang disabilitas memiliki kedudukan yang sama sebagai warga negara dan berhak memperoleh akses serta kesempatan setara dalam berbagai bidang pembangunan.

“Dalam banyak pikiran orang, penyandang disabilitas masih ditempatkan seolah-olah sebagai warga negara kelas sepuluh. Mereka belum menjadi prioritas dan belum ditempatkan secara setara,” katanya.

Karena itu, ia menilai pemenuhan hak penyandang disabilitas harus menjadi agenda bersama yang melibatkan pemerintah, DPRD, organisasi masyarakat, dan seluruh elemen masyarakat.

Sebagai langkah konkret, Aristan mendorong Komisi IV DPRD Sulteng menjadwalkan pertemuan lanjutan dengan menghadirkan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, tim pelaksana Rencana Aksi Daerah, serta Formadistu.

Pertemuan tersebut diperlukan untuk mengevaluasi pelaksanaan Perda, peraturan gubernur, dan surat edaran gubernur. Evaluasi juga harus mengidentifikasi program yang telah berjalan, kendala di lapangan, serta tanggung jawab masing-masing OPD.

Dari forum itu, DPRD diharapkan dapat merumuskan rekomendasi yang lebih konkret, termasuk memastikan dukungan anggaran dan kejelasan pelaksanaan program.

“Yang paling penting adalah tindak lanjut dari pertemuan hari ini. Kita undang OPD terkait dan teman-teman forum untuk melihat secara konkret apa yang sudah dilakukan pemerintah provinsi dan apa yang perlu dibenahi ke depan,” ujarnya.

Aristan berharap, evaluasi tersebut menjadi langkah awal untuk memperkuat komitmen pemerintah daerah. Dengan demikian, pemenuhan hak penyandang disabilitas tidak hanya menjadi amanat dalam regulasi, tetapi benar-benar tercermin dalam kebijakan, program pembangunan, dan pelayanan publik.AA