Anggota DPRD Sulteng Desak Aparat Tindak Tegas PETI di Taopa

Perbesar

INFOSULTENG.ID, Parigi Moutong – Anggota DPRD Sulteng Fraksi Partai Golkar, Yusuf, mendesak pihak penegak hukum untuk segera menindak tegas sesuai kewenangan yang diberikan terhadap aktivitas Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di Kecamatan Taopa, Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah (Sulteng), yang telah mencemari sungai.

“Seharusnya Polri malu kalau PETI marak dan tidak bisa dihentikan karena itu tugas mereka sebagai penegak hukum di negara kita,” kata Yusuf, Selasa, 28 Januari 2025.

Yusuf juga mengutip pernyataan dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang menegaskan kepada aparat untuk memilih setia kepada bangsa, negara, dan rakyat. Pernyataan Presiden Prabowo yang dikutipnya juga menekankan, jika aparat tidak setia kepada bangsa, negara, dan rakyat, maka Presiden akan membersihkan aparat Republik Indonesia.

“Mudah mudahan pernyataan Prabowo selaku pimpinan tertinggi negara kita ini bisa ditindaklanjuti oleh yang berwenang atas pelanggaran yang merugikan bangsa dan negara dan menguntungkan segelintir orang seperti PETI yang marak di Parigi Moutong. Mudah mudahan yang berwenang punya rasa kesetiaan kepada negara seperti pernyataan Presiden ini,” ujar Yusuf.

Sebagai pengayom masyarakat, Yusuf menaruh harapan kepada kepolisian untuk segera menertibkan PETI yang membuat resah dan berjamur di Parigi Moutong.

Dia juga mendesak instansi kepolisian baik di tingkat Polres maupun di tingkat Polda, dan akan menggalang anggota DPRD lain untuk mengambil sikap dan tindakan sesuai tugas mereka.

“Saya meminta Rapat Dengar Pendapat (RDP) pihak-pihak yang terkait dengan PETI dalam hal penertiban,” jelas Yusuf.

Diberitakan sebelumnya, aktivitas PETI di Kecamatan Taopa, Kabupaten Parigi Moutong tersebut menyebabkan kerusakan lingkungan seperti deforestasi, pencemaran air, banjir, dan hilangnya keanekaragaman hayati kini menjadi ancaman serius bagi keberlangsungan hidup masyarakat setempat.

Sungai-sungai yang menjadi sumber kehidupan utama, termasuk di Desa Taopa Utara, Desa Paria, dan Desa Gio Barat, telah tercemar limbah tambang, mengakibatkan terganggunya akses masyarakat terhadap air bersih untuk minum, mencuci, dan irigasi kebun.

Himpunan Pelajar Mahasiswa Kecamatan Taopa (HPMKT) menuntut agar pemerintah Kabupaten Parimo dan pihak terkait segera bertindak tegas terhadap aktivitas PETI yang merusak lingkungan. Mereka menyampaikan tiga poin utama:

1. Pemerintah harus bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan yang terjadi.
2. Kejelasan dan transparansi terkait izin pertambangan di Desa Taopa Utara.
3. Respons cepat dari pemerintah daerah, baik eksekutif maupun legislatif, terhadap keluhan masyarakat terkait dampak tambang ilegal. RIL