INFOSULTENG.ID, Palu – Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Palu menyoroti sejumlah persoalan strategis dalam pelaksanaan anggaran daerah, khususnya terkait lemahnya inovasi dalam menggali potensi lokal serta belum optimalnya serapan anggaran di beberapa Perangkat Daerah (PD).
“Potensi sektor UMKM dan pariwisata sangat besar untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), tapi sayangnya belum tergarap secara optimal berdasarkan pengamatan kami di lapangan,” ujar anggota Bapemperda DPRD Palu, Sultan Amin Badawi, dalam rapat rancangan peraturan daerah pertanggung jawaban APBD Kota Palu 2024, Jumat, 4 Juli 2025.
Anggota DPRD Fraksi Partai Gerindra itu juga menyoroti rendahnya serapan anggaran pada sejumlah PD, termasuk keterlambatan pembayaran sejumlah pekerjaan infrastruktur yang dinilai dapat menghambat pembangunan.
Sultan mendorong agar belanja daerah lebih diarahkan pada program-program prioritas yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat, seperti pemberdayaan ekonomi, penguatan layanan dasar, dan pembangunan infrastruktur.
“Penggunaan anggaran harus tepat sasaran agar bisa berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat,” tegas Sultan.
Anggota Bapemperda lain, Nurhalis Nur, turut menyinggung isu yang ramai dibicarakan masyarakat terkait operasional Bus Trans Palu. Program transportasi publik ini dinilai perlu dievaluasi dalam konteks efisiensi anggaran, agar tidak menjadi beban yang tak seimbang dengan manfaat yang dirasakan masyarakat.
“Semua ini butuh evaluasi berkelanjutan agar harapan masyarakat dan Pemerintah Kota Palu bisa benar-benar terwujud,” kata anggota DPRD Palu Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.*
