Palu – Polemik hilangnya 1.171 tenaga honorer Kota Palu dari usulan resmi ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) memicu reaksi keras dari DPRD Kota Palu.
Ketua Fraksi Demokrat, Abdurahim Nasar Al-Amri, menilai temuan itu sangat mencederai nasib ribuan honorer yang telah lama mengabdi di berbagai layanan publik.
Abdurahim menegaskan BKPSDM Kota Palu wajib memberikan penjelasan terbuka terkait tidak masuknya ribuan honorer tersebut dalam berkas usulan.
Dia bahkan menyatakan siap bersama pimpinan DPRD Kota Palu berangkat langsung menemui KemenPAN-RB dan Kemendagri bila klarifikasi tidak segera diberikan.
“Dugaan adanya honorer siluman justru makin kuat setelah temuan ini. Jangan sampai ada permainan yang mengorbankan ribuan tenaga honorer,” tegas Abdurahim
Sebelumnya, Komisi A DPRD Kota Palu mengaku terkejut setelah mendengar langsung dari pejabat KemenPAN-RB bahwa 1.171 honorer Kota Palu tidak pernah diusulkan oleh BKPSDM.
Wakil Ketua Komisi A, Ucu Susanto, menyebut situasi ini sangat merugikan. “Jika tidak masuk dalam usulan, otomatis mereka tidak bisa diproses dalam penataan tenaga non-ASN. Dampaknya besar bagi masa depan honorer,” kata Ucu.
Kekecewaan juga disampaikan Ketua Aliansi Honorer Kota Palu, Himah, yang menilai kelalaian administrasi tersebut berpotensi menghilangkan hak ratusan pekerja.
Ucu turut menyoroti ketidakhadiran BKPSDM Kota Palu dalam pertemuan penting di KemenPAN-RB.
“Waktu rapat dengar pendapat di Palu, mereka hadir. Tapi saat pembahasan krusial di kementerian, justru tidak datang. Rombongan hanya didampingi Inspektorat,” ujarnya.
DPRD Kota Palu memastikan akan segera memanggil BKPSDM untuk meminta penjelasan rinci terkait hilangnya ribuan honorer dari daftar usulan.
“Nasib ribuan honorer tidak boleh dikorbankan akibat kelalaian administrasi. Kami akan usut hingga tuntas agar tidak ada satu pun yang dirugikan,” tegas Ucu.*
