PALU – Ketua DPRD Sulawesi Tengah (Sulteng) periode 2019-2024, Nilam Sari Lawira, dalam sidang paripurna terakhirnya, menyoroti capaian dan tantangan kinerja pembangunan di provinsi tersebut. Ia mengajak seluruh pihak untuk memberikan perhatian khusus terhadap berbagai sektor, mulai dari ekonomi, pendidikan, hingga lingkungan hidup. Hal tersebut disampaikannya saat rapat paripurna di Kantor DPRD Sulteng, pada 25 September 2024.
Pertumbuhan Ekonomi dan Deflasi
Nilam Sari Lawira memaparkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah di triwulan II 2024 mencapai 10,49%, menempatkannya di posisi keempat tertinggi secara nasional, setelah Papua Barat, Nusa Tenggara Barat, dan Maluku Utara. Namun, angka tersebut masih di bawah target 10,80% yang telah ditetapkan. Kontribusi ekonomi Sulawesi Tengah terhadap ekonomi nasional menurun dari 1,69% menjadi 1,60%, sementara kontribusi di tingkat pulau Sulawesi juga mengalami penurunan dari 23,87% menjadi 23%.
Ia juga menyoroti deflasi sebesar -0,25% yang dialami Sulawesi Tengah pada Agustus 2024, yang menjadi indikasi bahwa harga kebutuhan pokok mengalami penurunan. Namun, hal ini juga memperlihatkan adanya tantangan dalam daya beli masyarakat, terutama di kalangan menengah. Komoditas tomat, bawang merah, dan daging ayam ras menjadi penyumbang deflasi Sulteng pada Agustus 2024.
Indeks Pembangunan Manusia dan Kemiskinan
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sulawesi Tengah mengalami peningkatan, dari 69,79 poin pada 2021 menjadi 70,28 poin pada 2022, dan 71,66 poin pada tahun 2023, melampaui target tahun 2023 sebesar 69,87 poin. Meskipun begitu, Nilam mengingatkan bahwa pencapaian ini belum didukung sepenuhnya oleh investasi sumber daya manusia, terutama dalam pendidikan dan kesehatan, melainkan lebih pada investasi ekonomi yang berfokus pada pendapatan per kapita.
Nilam juga memuji penurunan angka kemiskinan dari 12,41% pada 2023 menjadi 11,77% pada 2024. Namun, capaian ini masih berada di atas target 7,65%. Kota Palu dan Kabupaten Banggai berhasil menurunkan angka kemiskinan masing-masing menjadi 5,94% dan 6,56%, namun ia mengingatkan pentingnya menjaga keberlanjutan kebijakan anti-kemiskinan di kedua daerah tersebut, sebab kedua daerah itu mengalami kemiskinan alamiah yang kecenderungannya melandai.
Tingkat Pengangguran dan Ketimpangan
Tingkat pengangguran terbuka meningkat dari 2,95% pada 2023 menjadi 3,18% pada 2024, dengan lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) mencatat angka pengangguran tertinggi sebesar 6,88%. Hal ini menjadi tanda bahwa strategi pendidikan dan persiapan lapangan kerja masih belum sejalan.
Di sisi lain, ketimpangan distribusi pendapatan menurun dari 0,304 poin pada 2023 menjadi 0,301 poin pada 2024. Namun, Nilam menyoroti bahwa 1% penduduk Sulawesi Tengah menguasai 30,1% kekayaan daerah, yang menunjukkan ketimpangan yang cukup tinggi.
Dampak Lingkungan dan Perubahan Iklim
Nilam juga menyoroti isu lingkungan, termasuk hilangnya 14.841 hektare hutan Sulawesi Tengah yang setara dengan 18.800 lapangan sepak bola. Perubahan ini berdampak pada meningkatnya suhu dan frekuensi bencana hidrometeorologi di wilayah tersebut. Pemerintah pusat telah mengalokasikan dana sebesar Rp7,9 triliun untuk adaptasi perubahan iklim, namun realisasinya masih minim karena sebagian besar anggaran digunakan untuk perjalanan dinas.
Tantangan di Masa Depan
Mengakhiri masa jabatannya, Nilam menyampaikan pesan kepada pemerintah provinsi selanjutnya untuk terus memberikan perhatian terhadap sektor-sektor strategis. Ia juga mengingatkan pentingnya memanfaatkan bonus demografi dan mempersiapkan diri menghadapi fase penduduk menua, yang diperkirakan akan mencapai 9,63% pada 2024.
Dalam pernyataannya, Nilam menggarisbawahi bahwa meskipun ada banyak prestasi, masih banyak tantangan yang harus dihadapi Sulawesi Tengah, baik di bidang ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Ia berharap, pemerintah ke depan dapat lebih fokus pada kebijakan-kebijakan yang inklusif dan berkelanjutan, sehingga seluruh masyarakat Sulawesi Tengah dapat merasakan manfaat pembangunan secara merata. RIL
