Bappeda Sulteng Dukung Penyusunan SDGs Demi Menekan Angka Kemiskinan

Perbesar

Palu – Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), Arfan, menyoroti masih tingginya angka kemiskinan di Sulawesi Tengah yang mencapai 345.380 jiwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2025.

Hal itu disampaikannya saat membuka Rapat Kerja Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) Sustainable Development Goals (SDGs) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2026 di Palu, Selasa, 12 Mei 2026.

Menurut Arfan, kondisi tersebut menjadi tantangan serius mengingat sejumlah daerah dengan tingkat kemiskinan tertinggi justru memiliki potensi sumber daya alam yang besar.

“Parigi Moutong misalnya, potensi alamnya luar biasa, tetapi masih memiliki sekitar 71 ribu penduduk miskin. Ini yang menjadi bahan analisis kami,” kata Arfan.

Dia menjelaskan, pemerintah daerah kini mulai mengubah pendekatan dalam penanggulangan kemiskinan dengan tidak hanya berfokus pada persoalan pangan, tetapi juga aspek nonmakanan seperti rumah tidak layak huni, sanitasi, dan fasilitas dasar masyarakat.

Berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), terdapat sekitar 565.099 kepala keluarga di Sulawesi Tengah yang masuk kategori desil 1 hingga desil 5 dan menjadi prioritas intervensi pemerintah. Bahkan, sebanyak 236.657 kepala keluarga tergolong miskin ekstrem.

“Data ini tidak boleh hanya dibaca, tetapi harus benar-benar digunakan untuk intervensi kebijakan,” tegas Arfan.

Arfan mengungkapkan, salah satu persoalan terbesar yang ditemukan di lapangan adalah kondisi rumah warga miskin yang masih jauh dari layak. Dari data desil 1 sampai desil 4, terdapat sekitar 80 ribu rumah tidak layak huni di Sulawesi Tengah.

“Masih banyak rumah yang tidak memiliki jamban dan sanitasi yang layak. Ini yang menjadi fokus intervensi kami,” ujarnya.

Ia mencontohkan kondisi masyarakat di Kecamatan Palasa, Kabupaten Parigi Moutong. Meski sebagian besar warga memiliki kebun kelapa dan bekerja sebagai nelayan, banyak yang tetap masuk kategori miskin akibat buruknya fasilitas tempat tinggal dan sanitasi.

Karena itu, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mulai memfokuskan program pengentasan kemiskinan melalui perbaikan rumah dan fasilitas dasar masyarakat.

Arfan mengatakan, pendekatan pembangunan rumah juga harus memperhatikan kondisi geografis dan budaya masyarakat setempat.

Di Kabupaten Sigi misalnya, Arfan mengungkapkan bahwa masyarakat pegunungan tidak menyukai rumah berdinding penuh maupun atap seng secara keseluruhan karena dianggap tidak sesuai dengan kenyamanan hidup mereka.

“Mereka merasa kalau rumah full tembok seperti di penjara. Kalau atap seng penuh, suara hujan terlalu bising. Jadi pendekatannya harus sesuai kearifan lokal,” jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Arfan juga meminta seluruh pemerintah kabupaten/kota segera menyusun dokumen RAD SDGs yang selaras dengan visi dan misi kepala daerah masing-masing.

Menurutnya, dokumen tersebut nantinya akan menjadi dasar sinkronisasi pembangunan antara pemerintah kabupaten/kota dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

“SDGs ini harus menjadi pendamping seluruh dokumen perencanaan daerah seperti RKPD, Renstra, dan RPJMD supaya pembangunan bisa terukur,” katanya.

Sebagai bentuk dorongan, Pemprov Sulteng berencana memberikan penilaian terhadap dokumen SDGs kabupaten/kota pada September mendatang. Pemerintah juga menyiapkan pelatihan khusus bagi aparatur daerah dalam penyusunan dokumen tersebut.

“Ini bukan sekadar lomba, tetapi untuk menciptakan standar perencanaan yang sama dan mendorong kompetisi positif antardaerah,” tandas Arfan. RIL