Anwar Hafid Gelar Rakor Forkopimda Sulteng, Bahas Pembentukan Satgas Tambang Ilegal

Perbesar

Palu – Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Sulawesi Tengah bersama Gubernur Anwar Hafid menggelar rapat koordinasi guna menyikapi sejumlah persoalan strategis yang membutuhkan penanganan cepat, terpadu, dan lintas sektor.

Rapat ini menjadi momentum penting untuk memperkuat soliditas dan sinergi antara pemerintah daerah, TNI, Polri, serta seluruh pemangku kepentingan.

Rapat koordinasi tersebut dihadiri langsung oleh Panglima Kodam XXIII/Palaka Wira Mayjen TNI Jonathan Binsar Parluhutan Sianipar, Kapolda Sulawesi Tengah Irjen Pol. Endi Sutendi, serta seluruh jajaran Forkopimda, dan berlangsung di Markas Kodam XXIII/Palaka Wira, Kamis, 29 Januari 2026.

Gubernur Anwar Hafid menegaskan pentingnya kesamaan langkah dan kekompakan Forkopimda dalam merespons dinamika daerah yang terus berkembang. Dia menilai berbagai tantangan, mulai dari persoalan keamanan, sosial, ekonomi, hingga penegakan hukum, hanya dapat ditangani secara efektif melalui koordinasi yang kuat dan berkelanjutan.

“Forkopimda lengkap dan semua hadir tanpa diwakili. Ini rapat rutin bulanan, tapi dengan agenda yang sangat strategis,” ujar Gubernur Anwar

Dalam rapat tersebut, Forkopimda bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah membahas sejumlah isu mendesak, antara lain pemetaan potensi bencana sebagai langkah antisipasi dini, penertiban pertambangan tanpa izin (PETI) yang berdampak pada kerusakan lingkungan, serta penguatan penanganan peredaran narkoba yang dinilai menjadi ancaman serius bagi masyarakat.

“Pemerintah daerah bersama Forkopimda berkomitmen memperkuat pengawasan, termasuk terhadap pertambangan ilegal dan peredaran narkoba, agar Sulawesi Tengah tetap tertib, aman, dan berpihak pada kesejahteraan rakyat,” tegas Anwar.

Sebagai langkah konkret, Anwar mengungkapkan rencana pembentukan satuan tugas (satgas) penertiban tambang ilegal, khususnya di wilayah-wilayah terpencil. Satgas tersebut akan memiliki dua fokus utama, yakni mengusulkan kepada pemerintah pusat agar lahan eks CPM dapat dihibahkan kepada masyarakat sekitar, serta mendorong kemitraan antara perusahaan dan masyarakat lokal.

“Kita akan membentuk satgas penertiban dengan dua poin utama, yaitu mengusulkan kepada pusat agar lahan CPM dapat dihibahkan kepada masyarakat, dan mendorong kemitraan antara perusahaan dengan masyarakat,” jelasnya.

Selain tambang ilegal, upaya pemberantasan narkoba juga menjadi perhatian serius. Gubernur Anwar menyebut narkoba sebagai musuh bersama yang harus diperangi secara kolektif oleh pemerintah dan masyarakat.

“Penanganan narkoba ini adalah perang. Perang yang akan dilakukan bersama oleh pemerintah dan masyarakat,” tegasnya.

Menjelang bulan suci Ramadan dan Hari Raya Idulfitri, Forkopimda juga menaruh perhatian pada stabilitas ekonomi dan ketersediaan bahan kebutuhan pokok.

Selain itu, pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas warga negara asing (WNA) di Sulawesi Tengah akan diperketat guna menjaga ketertiban dan keamanan daerah.

Melalui rapat koordinasi ini, Gubernur Anwar Hafid berharap Forkopimda dapat melahirkan langkah-langkah konkret dan terukur dalam menjaga stabilitas daerah, meningkatkan rasa aman, serta mendorong kesejahteraan masyarakat Sulawesi Tengah.

“Ketiga, kita juga mengantisipasi Lebaran, mulai dari harga bahan pokok, cuaca ekstrem, hingga potensi bencana,” tandas dia.*