Donggala – Laju inflasi di Provinsi Sulawesi Tengah menunjukkan tren positif. Setelah sempat berada di posisi kedua tertinggi secara nasional, kini inflasi daerah ini berhasil ditekan dan turun ke peringkat tujuh nasional.
Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Sulawesi Tengah mencatat, inflasi year on year (YoY) November 2025 berada di angka 3,5 persen. Angka tersebut masih berada dalam rentang sasaran inflasi nasional, yakni 2,5 persen ±1 persen.
Deputi Kepala Perwakilan BI Sulawesi Tengah, Miftachul Choiri, mengatakan capaian ini menunjukkan efektivitas sinergi antara BI dan pemerintah daerah dalam mengendalikan harga kebutuhan pokok.
“Posisi kita sudah turun, sekarang di peringkat tujuh nasional,” ujar Miftachul usai mengikuti High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Donggala di Kantor Bupati Donggala, Senin (15/12).
Sebelumnya, pada Agustus 2025, inflasi Sulawesi Tengah sempat melonjak hingga 4,02 persen, naik dari 3,69 persen pada Juli 2025. Kondisi tersebut membuat Sulawesi Tengah menempati peringkat kedua daerah dengan inflasi tertinggi di Indonesia.
Meski tren inflasi kini melandai, BI menegaskan upaya pengendalian belum berhenti. Target berikutnya adalah keluar dari 10 besar nasional dan mendekati sasaran ideal 2,5 persen, terutama menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru) yang kerap memicu lonjakan permintaan.
“Persiapan Nataru menjadi perhatian utama. Kami mengantisipasi faktor-faktor yang bisa mendorong kenaikan harga kebutuhan pokok masyarakat,” jelasnya.
Miftachul juga mengungkapkan bahwa faktor cuaca turut memengaruhi dinamika inflasi di Sulawesi Tengah, khususnya pada bulan Desember. Sektor perikanan dan hortikultura kerap menjadi penyumbang inflasi akibat terganggunya produksi dan distribusi, ditambah dengan potensi bencana hidrometeorologi.
“Biasanya sumber inflasi di Desember berasal dari perikanan dan hortikultura karena faktor cuaca, ditambah lagi risiko bencana,” tutur Miftachul.
Untuk mengantisipasi hal tersebut, BI Sulawesi Tengah telah mengintensifkan koordinasi dengan TPID kabupaten dan kota, serta memperkuat kerja sama lintas instansi guna memastikan kelancaran distribusi komoditas pangan utama.
“Distribusi menjadi prioritas agar komoditas pangan tetap tersedia dan bisa dijangkau masyarakat dengan harga yang terjangkau,” tanda Miftachul. RIL
