Anggaran untuk Parpol di Sulteng Dapat Kritik dari Masyarakat

Perbesar

Palu – Mantan Koordinator Wilayah BEM Seluruh Indonesia (BEM-SI) 2023 yang juga Ketua Front Perjuangan Pemuda Indonesia (FPPI) Kota Palu, Fauzan, menyoroti wacana penambahan anggaran partai politik yang saat ini tengah dibahas di DPR.

Fauzan menilai, di tengah berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat, pemerintah dan DPR seharusnya fokus pada upaya peningkatan kesejahteraan rakyat, bukan pada penambahan anggaran partai.

Hal ini merujuk pada informasi dari Badan Anggaran DPR yang memberi sinyal adanya ruang dalam postur APBN untuk menaikkan bantuan keuangan partai menjadi Rp3.000 per suara, meski keputusan final masih dibahas bersama Kementerian Keuangan.

“Banyak ketimpangan sosial yang harusnya menjadi prioritas negara, seperti akses pendidikan di pedalaman, perlindungan ruang hidup nelayan, lahan pertanian yang terancam korporasi, hingga kemiskinan di perkotaan. Anggaran seharusnya diarahkan ke sektor-sektor ini, bukan untuk partai,” ujar Fauzan, Selasa, 12 Agustus 2025.

Ia menilai keberadaan 18 partai politik di tingkat nasional belum menunjukkan kontribusi nyata terhadap kepentingan rakyat.

Menurutnya, penambahan anggaran justru berpotensi membebani APBN dan mengurangi alokasi untuk sektor vital seperti pendidikan, pertanian, perikanan, kesehatan, dan pengembangan sumber daya manusia.

Fauzan juga mengkritik pola kerja legislator yang dinilainya lebih mengutamakan kepentingan partai dan elite politik dibanding aspirasi publik.

Ia mencontohkan pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja yang menurutnya lebih berpihak pada pemodal dan memicu eksploitasi sumber daya alam, sehingga berdampak pada perampasan ruang hidup masyarakat serta kriminalisasi warga.

“Partai politik bukanlah prioritas negara. Jika kita ingin mewujudkan good governance, negara harus benar-benar hadir untuk kepentingan rakyat, dengan memfokuskan anggaran pada sektor-sektor penggerak ekonomi demi kesejahteraan bersama,” tegasnya.*