DPRD Sulteng Akan Telusuri Keluhan Warga Buol Terkait Blok 3 Bolagidun

Perbesar

PALU – DPRD Sulawesi Tengah akan menelusuri keluhan masyarakat Kabupaten Buol terkait keberadaan Blok 3 Bolagidun yang masuk dalam konsesi kontrak karya PT Gorontalo Sejahtera Mining (GSM). Penelusuran dilakukan untuk memastikan persoalan hak masyarakat atas wilayah tersebut.

Ketua Komisi III DPRD Sulteng, Dandi Adi Prabowo, mengatakan, persoalan itu disampaikan Aliansi Barisan Rakyat Penambang Emas (Baremas) dari Kabupaten Buol dalam audiensi dengan DPRD Sulteng, Kamis (12/11/2026). Audiensi tersebut turut dihadiri perwakilan DPRD Kabupaten Buol.

Menurut Dandi, salah satu hal yang dikeluhkan masyarakat adalah tidak adanya pemberitahuan terkait keberadaan Blok 3 Bulagidun dalam wilayah konsesi perusahaan pertambangan tersebut.

Dia menilai, hak masyarakat atas wilayah dan tanah yang berkaitan dengan aktivitas pertambangan perlu mendapat perhatian. Karena itu, persoalan tersebut tidak bisa hanya dilihat dari aspek perizinan perusahaan, tetapi juga harus mempertimbangkan kepentingan masyarakat setempat.

“Di sana masyarakat juga harus mempunyai hak atas wilayah tersebut karena tidak ada pemberitahuan kepada mereka terkait Blok 3 Bulagidun. Hak atas tanah masyarakat juga harus dipenuhi,” kata Dandi.

Untuk menindaklanjuti keluhan tersebut, Komisi III akan berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait sekaligus mengumpulkan data dan dokumen administrasi.

Dandi mengatakan, DPRD Sulteng berencana menggelar rapat dengar pendapat (RDP) setelah proses pengumpulan data awal selesai. Rapat tersebut diharapkan dapat memperjelas persoalan yang disampaikan masyarakat serta memperoleh penjelasan dari pihak-pihak terkait.

Selain persoalan Blok 3 Bulagidun, Dandi juga menyoroti pentingnya memberikan perhatian terhadap usulan wilayah pertambangan rakyat (WPR). Menurut dia, pengembangan WPR perlu menjadi prioritas karena berkaitan dengan peluang masyarakat memperoleh manfaat ekonomi dari sumber daya alam di daerahnya.

“Pengusulan wilayah pertambangan rakyat ini harus diprioritaskan untuk perputaran ekonomi yang berada di masyarakat,” ujarnya.

Melalui koordinasi dengan OPD dan pembahasan dalam RDP, DPRD Sulteng berharap persoalan di Blok 3 Bulagidun dapat dikaji secara menyeluruh, termasuk menyangkut pemenuhan hak masyarakat dan peluang pengembangan pertambangan rakyat di Kabupaten Buol.AA