Takwin: Pemindahan Penumpang Pelni ke Donggala Sesuai Rencana Induk Pelabuhan

Perbesar

PALU – Pemindahan aktivitas kapal penumpang PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) dari Terminal Pantoloan ke Pelabuhan Donggala merupakan bagian dari penataan fungsi pelabuhan di Teluk Palu. Kebijakan tersebut mengacu pada Rencana Induk Pelabuhan (RIP) yang telah ditetapkan pemerintah.

Anggota DPRD Sulawesi Tengah, Takwin, mengatakan, kebijakan tersebut bukan berarti memindahkan pelabuhan, melainkan mengalihkan pelayanan penumpang kapal Pelni ke lokasi yang telah ditetapkan sesuai peruntukannya.

Dalam dokumen RIP, Terminal Pantoloan diarahkan sebagai terminal petikemas berskala internasional. Sementara Pelabuhan Donggala diperuntukkan bagi pelayanan kapal penumpang.

“Jadi sebenarnya kalau dibilang pelabuhannya pindah, bukan pindah. Yang dipindahkan itu penumpang kapal Pelni,” kata Takwin, Kamis (12/11/2026).

Menurut dia, penetapan fungsi kedua pelabuhan tersebut melalui proses panjang. Pembahasan pengembangan Pelabuhan Donggala telah diusulkan sejak 2017, bersamaan dengan rencana pengembangan Pelabuhan Teluk Palu.

Saat itu, pemerintah daerah diminta menyiapkan lahan untuk mendukung pembangunan fasilitas pelabuhan penumpang. Namun, Pemerintah Kota Palu belum dapat menyediakan lahan yang dibutuhkan.

Sebaliknya, Pemerintah Kabupaten Donggala telah menyiapkan lahan Anjungan Goneganti. Lahan yang diberikan setelah gempa tersebut kemudian diusulkan untuk mendukung pengembangan pelayanan penumpang.

Takwin mengaku mengetahui proses tersebut karena pernah menjabat Ketua DPRD Kabupaten Donggala.

Dia menegaskan, pengoperasian kapal Pelni secara permanen di Pantoloan tidak sejalan dengan pembagian fungsi terminal dalam RIP. Karena itu, aktivitas pelayanan penumpang diarahkan ke Pelabuhan Donggala.

“Kalau berdasarkan aturan dan fungsi terminal dalam RIP, Pantoloan memang diperuntukkan untuk petikemas. Sedangkan Donggala untuk pelabuhan penumpang. Jadi kapal Pelni harus pindah ke Donggala,” ujarnya.

Meski demikian, pelaksanaan kebijakan tersebut tidak berlangsung sekaligus. Sejumlah kendala teknis di Pelabuhan Donggala, termasuk kesiapan fasilitas dan akses tangga penumpang, sempat membuat pelayanan kapal Pelni masih dilakukan melalui Terminal Pantoloan.

Takwin menyebut, pemerintah telah menerbitkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor 612 Tahun 2025 yang menetapkan Pelabuhan Donggala sebagai lokasi pelayanan kapal penumpang. Ketentuan itu sejalan dengan RIP Teluk Palu yang disetujui pada 2022.

Kapal Dorolonda yang terakhir bersandar pada 31 Oktober lalu menjadi bagian dari proses pengalihan aktivitas tersebut. Namun, sejumlah kapal Pelni masih bersandar di Pantoloan berdasarkan pengaturan jadwal dari pihak Pelni.

Di tengah proses itu, Takwin meminta agar keberatan masyarakat Pantoloan terhadap kebijakan pemindahan tetap mendapat ruang untuk disampaikan.

Aspirasi tersebut mengemuka dalam aksi unjuk rasa Aliansi Masyarakat Pantoloan yang kemudian ditindaklanjuti melalui rapat dengar pendapat (RDP) bersama DPRD Sulteng.

Salah satu rekomendasi RDP adalah meminta Gubernur Sulawesi Tengah menyurati Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut untuk mengevaluasi kembali RIP.

Menurut Takwin, evaluasi menjadi salah satu mekanisme yang dapat ditempuh untuk mengakomodasi aspirasi masyarakat. Sebab, dokumen RIP memungkinkan dilakukan peninjauan setiap lima tahun sesuai kebutuhan.

“Kalau masyarakat meminta pembatalan, tentu tidak bisa begitu saja. Tetapi ada ruang untuk evaluasi. Dalam RIP itu disebutkan evaluasi dapat dilakukan setiap lima tahun sesuai kebutuhan,” jelasnya.

Dia mengatakan, RIP Teluk Palu ditetapkan pada 2022. Dengan demikian, evaluasi lima tahunan pada 2027 dapat menjadi momentum untuk menyampaikan kembali aspirasi masyarakat Pantoloan kepada pemerintah pusat.

Takwin berharap polemik pemindahan pelayanan kapal Pelni tidak mengabaikan dua hal, yakni kepatuhan terhadap regulasi dan keberadaan aspirasi masyarakat yang terdampak kebijakan tersebut.

Dia menilai, rekomendasi evaluasi RIP melalui pemerintah pusat dapat menjadi jalan untuk mempertemukan kedua kepentingan tersebut.

“Jadi, kita tidak menyalahkan masyarakat Pantoloan yang menyampaikan aspirasi. Itu hal yang manusiawi. Tetapi dari sisi regulasi, fungsi kedua pelabuhan sudah ditetapkan. Karena itu, rekomendasi evaluasi RIP menjadi pintu masuk untuk menampung dan memperjuangkan aspirasi masyarakat,” pungkasnya.AA