Baharuddin Sapi’i Soroti Minimnya Perhatian Pemerintah terhadap Disabilitas

Perbesar

PALU – Anggota Komisi IV DPRD Sulawesi Tengah, Baharuddin Sapi’i, menyosori minimnya perhatian pemerintah terhadap masyarakat penyandang Disabilitas.

Untuk itu, pihaknya mendorong organisasi penyandang disabilitas memperluas jangkauan komunikasi dan pendataan hingga ke 12 kabupaten dan satu kota di Sulawesi Tengah. Langkah tersebut dinilai penting agar kebutuhan penyandang disabilitas dapat teridentifikasi dan menjadi dasar penyusunan kebijakan pemerintah.

Dorongan itu disampaikan Baharuddin dalam audiensi Forum Masyarakat Disabilitas Sulawesi Tengah Bersatu (Formadistu) bersama Komisi IV DPRD Sulteng, Senin (9/11/2026).

Menurut Baharuddin, pemenuhan hak penyandang disabilitas tidak boleh hanya berfokus pada bantuan langsung, seperti kursi roda dan tongkat. Pemerintah perlu memastikan adanya pendataan yang akurat serta program yang menjawab kebutuhan mereka secara menyeluruh.

Ia menyinggung data sekitar 8.000 penyandang disabilitas yang disampaikan dalam audiensi. Data tersebut, menurut dia, perlu diverifikasi dan diperkuat melalui koordinasi organisasi disabilitas di seluruh kabupaten dan kota.

“Ini penting sekali sehingga kita bisa mendata betul-betul dengan sebaik-baiknya,” kata Baharuddin.

Ia menilai, perhatian pemerintah terhadap penyandang disabilitas masih perlu ditingkatkan. Keberadaan regulasi dan berbagai konsep kebijakan harus diikuti dengan pelaksanaan nyata di lapangan.

“Memang disabilitas ini belum mendapatkan tempat di hati pemerintah pusat maupun daerah. Enggak usah kita bohong-bohong. Ada teori, tetapi faktanya mana,” ujarnya.

Baharuddin juga menekankan bahwa penyandang disabilitas memiliki kemampuan dan kesempatan untuk berkontribusi dalam pembangunan. Ia mencontohkan sejumlah figur dari Kabupaten Poso yang mampu menduduki jabatan pemerintahan maupun meraih prestasi di bidang olahraga.

Salah satunya Joni Bonoso yang meniti karier dari kepala bidang, sekretaris camat, camat, hingga menjabat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga. Ia juga menyinggung prestasi seorang penyandang disabilitas di bidang tenis meja yang disebut pernah mencapai tingkat dunia.

Contoh tersebut menunjukkan bahwa penyandang disabilitas tidak semestinya dipandang hanya sebagai kelompok penerima bantuan, tetapi juga sebagai warga negara yang memiliki potensi dan kapasitas untuk berkembang.

Selain pendataan, Baharuddin meminta organisasi disabilitas memperkuat komunikasi dengan OPD terkait. Koordinasi lintas wilayah diperlukan agar aspirasi tidak hanya terpusat di daerah tertentu, tetapi mencakup kebutuhan penyandang disabilitas di seluruh Sulawesi Tengah.

Ia berharap DPRD, pemerintah daerah, dan organisasi disabilitas dapat membangun komunikasi yang lebih efektif sehingga setiap aspirasi dapat ditindaklanjuti melalui kebijakan dan program yang terukur.

Baharuddin menilai perjuangan memenuhi hak penyandang disabilitas merupakan bagian dari tanggung jawab kemanusiaan yang membutuhkan keikhlasan dan keterlibatan banyak pihak.

“Mari kita berpegang pada keikhlasan dalam membantu orang, supaya menjadi catatan amal bagi kita semua,” tuturnya.AA