Komisi IV DPRD Sulteng Dorong Evaluasi Perda Disabilitas, Hidayat Soroti Akses Layanan Publik

Perbesar

PALU – Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Tengah mendorong evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penyandang Disabilitas. Evaluasi diperlukan untuk memastikan kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah daerah benar-benar terlaksana dan memberikan manfaat bagi penyandang disabilitas.

Ketua Komisi IV DPRD Sulteng, Hidayat Pakamundi, menyampaikan hal tersebut setelah menerima audiensi Forum Masyarakat Disabilitas Bersatu Provinsi Sulawesi Tengah di Kantor DPRD Sulteng, Senin (9/11/2026).

Dalam audiensi tersebut, perwakilan forum menyampaikan sejumlah persoalan yang masih dihadapi penyandang disabilitas. Persoalan itu mencakup keterbatasan fasilitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, aksesibilitas di ruang publik, serta kesempatan memperoleh pekerjaan.

Hidayat mengatakan, Perda Nomor 4 Tahun 2023 telah mengatur tanggung jawab pemerintah daerah dalam menjamin kesetaraan hak penyandang disabilitas. Pengaturannya meliputi bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ketenagakerjaan, dan pelayanan publik.

Namun, aspirasi yang disampaikan masyarakat menunjukkan bahwa pelaksanaan sejumlah ketentuan dalam perda tersebut masih perlu ditingkatkan.

“Masih ada sekolah dan rumah sakit yang fasilitasnya belum ramah terhadap penyandang disabilitas. Begitu juga di tempat-tempat publik, termasuk akses jalan yang belum maksimal,” kata Hidayat.

Persoalan ketenagakerjaan juga menjadi perhatian. Hidayat mengingatkan bahwa perda tersebut mengatur kewajiban perusahaan untuk mengakomodasi tenaga kerja penyandang disabilitas sekurang-kurangnya dua persen.

Menurut dia, ketentuan tersebut perlu mendapat perhatian karena masih banyak perusahaan di Sulawesi Tengah yang belum mengakomodasi pekerja dari kelompok disabilitas.

Dia menilai kesempatan kerja harus terbuka bagi semua orang tanpa diskriminasi. Pandangan yang menganggap penyandang disabilitas tidak mampu memberikan kinerja optimal juga perlu diubah.

Penyandang disabilitas, kata Hidayat, memiliki hak yang sama untuk bekerja, memperoleh penghasilan, dan membangun kemandirian ekonomi.

Sebagai tindak lanjut atas aspirasi tersebut, Komisi IV akan mendorong evaluasi terhadap organisasi perangkat daerah (OPD) yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan Perda Nomor 4 Tahun 2023.

Evaluasi itu mencakup pelaksanaan program dan kegiatan, termasuk besaran anggaran yang dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas.

Hidayat juga menekankan pentingnya pendataan yang akurat dan terpilah berdasarkan jenis disabilitas. Data tersebut dibutuhkan agar pemerintah dapat menentukan bentuk bantuan dan program sesuai kebutuhan penerima.

Dia mencontohkan, penyandang disabilitas dengan hambatan pendengaran membutuhkan alat bantu dengar, sementara penyandang disabilitas fisik mungkin memerlukan kaki palsu atau alat bantu mobilitas lainnya.

“Data ini penting untuk mengetahui jumlah penyandang disabilitas dan kategorinya, baik disabilitas fisik maupun mental. Dengan demikian, bantuan, kegiatan, dan program pemerintah bisa lebih tepat sasaran,” ujarnya.

Selain pelayanan dasar dan ketenagakerjaan, Hidayat turut menyoroti aksesibilitas pada bangunan pemerintah dan fasilitas umum. Menurut dia, prinsip ramah disabilitas harus menjadi bagian dari perencanaan pembangunan, bukan sekadar pelengkap setelah gedung selesai dibangun.

Hal tersebut juga menjadi perhatian DPRD Sulteng yang saat ini tengah membangun gedung baru. Hidayat mengingatkan agar fasilitas pendukung bagi penyandang disabilitas disiapkan sejak tahap pembangunan, termasuk akses masuk dan keluar gedung serta toilet yang ramah disabilitas.

“Kita sedang membangun gedung DPRD. Karena itu, fasilitas untuk penyandang disabilitas harus disiapkan, mulai dari akses masuk, akses keluar, hingga toiletnya,” katanya.

Hidayat berharap audiensi tersebut menjadi momentum untuk memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan Perda Disabilitas. Menurut dia, keberhasilan regulasi tidak hanya diukur dari keberadaan aturan, tetapi juga dari sejauh mana hak penyandang disabilitas terpenuhi dalam kehidupan sehari-hari.

Evaluasi program, dukungan anggaran, ketersediaan data, dan peningkatan aksesibilitas dinilai menjadi bagian penting untuk mewujudkan pelayanan publik yang inklusif di Sulawesi Tengah.AA