Audiensi dengan Komisi IV DPRD Sulteng, Formadistu Minta Perda Disabilitas Segera Diimplementasikan

Perbesar

PALU – Forum Masyarakat Disabilitas Sulteng Bersatu (Formadistu) meminta Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mempercepat implementasi Peraturan Daerah (Perda) tentang penyandang disabilitas yang telah disahkan pada 2023. Hingga kini, pelaksanaan regulasi tersebut dinilai belum optimal, terutama dalam pemenuhan kebutuhan dan hak-hak penyandang disabilitas.

Permintaan itu disampaikan Formadistu dalam audiensi bersama Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Senin (9/11/2026). Dalam pertemuan tersebut, sejumlah persoalan disampaikan, mulai dari dukungan anggaran, fasilitas pelayanan, hingga akses pendidikan dan pekerjaan bagi penyandang disabilitas.

Perwakilan Formadistu, Yusak, mengatakan, keberadaan Perda seharusnya menjadi landasan bagi pemerintah daerah untuk memastikan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Namun, berdasarkan hasil kunjungan dan komunikasi dengan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), pelaksanaannya belum sesuai dengan harapan.

Salah satu persoalan yang ditemukan adalah belum jelasnya dukungan anggaran untuk menjalankan sejumlah program. Karena itu, Formadistu menilai diperlukan Peraturan Gubernur (Pergub) sebagai aturan teknis untuk memperjelas mekanisme pelaksanaan Perda tersebut.

Yusak berharap Komisi IV DPRD Sulteng dapat mendorong pemerintah daerah dan instansi terkait agar segera menindaklanjuti persoalan tersebut.

“Kami berharap ada rekomendasi kepada instansi atau pemerintah terkait di Sulawesi Tengah, sehingga implementasi Perda ini bisa dirasakan teman-teman penyandang disabilitas di 13 kabupaten/kota,” ujar Yusak.

Selain persoalan regulasi, Formadistu mengusulkan penyediaan rumah singgah bagi orang dengan gangguan jiwa (ODGJ). Fasilitas ini dinilai penting untuk mendukung pasien yang membutuhkan perawatan lanjutan setelah menjalani rawat inap di rumah sakit.

Menurut Yusak, sebagian pasien harus kembali ke lingkungan keluarga meskipun proses pemulihannya belum tuntas. Kondisi tersebut dapat menyulitkan keberlanjutan pengobatan apabila tidak didukung pendampingan yang memadai.

Rumah singgah diharapkan menjadi fasilitas pendukung agar pasien dapat melanjutkan proses pemulihan dan memperoleh pendampingan sesuai kebutuhan.

Di bidang pendidikan, Formadistu mendorong pembukaan program studi Pendidikan Luar Biasa (PLB) di Universitas Tadulako (Untad). Usulan ini berkaitan dengan kebutuhan pengembangan pendidikan inklusif dan terbatasnya pilihan pendidikan tinggi bagi lulusan Sekolah Luar Biasa (SLB) di Sulawesi Tengah.

Yusak mengatakan, lulusan SLB yang ingin melanjutkan pendidikan masih harus mencari perguruan tinggi di luar daerah, seperti Makassar dan Manado. Selain jarak, keterbatasan biaya menjadi salah satu hambatan.

Karena itu, DPRD diharapkan dapat mendorong komunikasi dengan pihak perguruan tinggi dan para rektor untuk membahas kemungkinan pembukaan program studi PLB di Untad.

Aspirasi lainnya berkaitan dengan akses pendidikan tinggi bagi pelajar penyandang disabilitas. Perwakilan Formadistu meminta siswa tunanetra, tunadaksa, dan tunarungu, khususnya yang duduk di kelas XII, memperoleh kesempatan mengakses program Berani Cerdas Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

Program tersebut diharapkan dapat membuka kesempatan yang lebih luas bagi pelajar disabilitas untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi.

Formadistu juga mengusulkan penguatan pendidikan vokasi bagi peserta didik disabilitas tingkat SMA di SLB. Materi keterampilan perlu disesuaikan dengan jenis disabilitas, kondisi psikologis, kemampuan, serta minat dan bakat masing-masing siswa.

Bidang keterampilan yang diusulkan antara lain tata boga, salon, elektronika, dan kesenian. Pembelajaran vokasi tersebut diharapkan dapat membekali lulusan SLB dengan keterampilan praktis sehingga memiliki peluang lebih besar untuk bekerja dan mandiri secara ekonomi.

Formadistu menilai berbagai kebutuhan tersebut perlu menjadi perhatian pemerintah daerah dalam menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Melalui audiensi ini, Formadistu berharap Komisi IV DPRD Sulteng dapat mengawal aspirasi yang disampaikan dan mendorong koordinasi dengan pemerintah daerah serta instansi terkait. Dengan demikian, Perda Disabilitas tidak hanya menjadi landasan hukum, tetapi juga dapat diwujudkan melalui kebijakan, program, dan pelayanan yang memberikan manfaat nyata bagi penyandang disabilitas di Sulawesi Tengah.AA