PMI Asal Kayumalue Selamat, Kini Aman di Shelter KBRI Riyadh

Perbesar

Palu – Upaya intensif pemerintah dalam melindungi Pekerja Migran Indonesia (PMI) kembali membuahkan hasil. Seorang PMI inisial SW, yang mengalami persoalan ketenagakerjaan di Arab Saudi, kini telah berada dalam kondisi aman setelah dievakuasi ke shelter KBRI Riyadh.

Direktorat Layanan Pengaduan, Mediasi, dan Advokasi PMI pada Pemberi Kerja Perseorangan, Firman Yulianto, mengungkapkan bahwa sejak awal pihaknya bersama Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) melakukan koordinasi intensif dengan KBRI Riyadh.

“Koordinasi kami lakukan secara terus-menerus, baik melalui jalur formal maupun informal. Komunikasi berjalan sangat intens untuk memastikan keselamatan yang bersangkutan,” ujar Firman dalam sambungan telepon bersama orang tua korban didampingi Anggota DPRD Palu, Vivi Irade.

Sebagai bentuk penguatan langkah diplomatik, Kementerian P2MI juga telah meminta dibuatkannya surat resmi dari Kementerian kepada KBRI Riyadh. Hasilnya, SW berhasil diamankan dan kini berada di bawah perlindungan penuh negara.

“Alhamdulillah, saat ini yang bersangkutan sudah berada di shelter KBRI dan dalam kondisi aman. Itu yang paling utama,” tegas Firman.

Meski demikian, Firman menjelaskan bahwa proses pemulangan ke Tanah Air masih membutuhkan waktu, mengingat adanya prosedur dan regulasi yang harus dipatuhi di Arab Saudi. Namun, pemerintah memastikan terus mengawal proses tersebut hingga tuntas.

Dalam kesempatan itu, Firman juga menekankan pentingnya peran keluarga untuk berani melaporkan sponsor atau calo yang pertama kali mengajak atau memberangkatkan SW. Menurutnya, penelusuran terhadap pihak tersebut menjadi kunci penyelesaian masalah.

“Kasus di Arab Saudi memiliki kompleksitas tersendiri. Ada pihak agen atau syarikah yang mengklaim telah mengeluarkan biaya, sehingga muncul tuntutan penggantian. Karena itu, tanggung jawab sponsor atau calo harus diungkap,” jelas Firman.

Firman menegaskan bahwa penanganan kasus PMI di luar negeri tidak bisa disamakan dengan di dalam negeri, karena harus mengikuti aturan setempat. Dia juga mengingatkan bahwa pemerintah masih melarang pemberangkatan PMI ke kawasan Timur Tengah, sehingga keberangkatan nonprosedural berpotensi menimbulkan masalah serius.

Pemerintah, lanjut Firman, tidak tinggal diam. Selain KBRI Riyadh, pihaknya juga mendorong dukungan lintas sektor, termasuk BP3, instansi daerah di Palu, aparat penegak hukum, hingga pemerintah desa, untuk membantu melakukan pendekatan kepada pihak-pihak terkait.

“Kami mengapresiasi peran KBRI, khususnya bagian kekonsuleran. Ke depan, kami juga berharap dukungan struktural dari Kementerian P2MI dan perhatian para pemangku kepentingan agar penanganan kasus-kasus seperti ini bisa lebih cepat dan efektif,” ujarnya.

Firman berharap, pengungkapan sponsor atau calo tidak hanya mempercepat pemulangan SW, tetapi juga menjadi langkah pencegahan agar tidak ada lagi korban PMI di kemudian hari.

Sementara itu, pihak keluarga menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu, mulai dari Kementerian, KBRI, hingga unsur pemerintah lainnya. Mereka berharap proses pemulangan Saraswati dapat segera terealisasi dan kejadian serupa tidak kembali terulang.

Diketahui, Wakil Ketua MPR RI, Abchandra Muhammad Akbar, akan menanggung seluruh biaya pemulangan SW ke tanah air. Anggota DPRD Palu, Vivi Irade, turut menyampaikan terima kasih atas respon cepat dari pemerintah yang telah berhasil mengevakuasi warga asal Kecamatan Palu Utara tersebut.

“Saya turut ucapkan terima kasih kepada pemerintah, khususnya KP2MI yang telah merespon dan bergerak cepat menyelamatkan korban dari tindak kejahatan tersebut,” ujarnya, Kamis, (22/1). RIL