Palu – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palu, Muhlis Aca, kembali turun ke daerah pemilihan untuk menyerap aspirasi masyarakat dalam kegiatan reses di Kelurahan Duyu, Kecamatan Tatanga, Kota Palu, Kamis siang, 23 Oktober 2025.

Kegiatan itu dihadiri perwakilan Dinas Pekerjaan Umum (PU), Dinas Sosial, serta sejumlah tokoh masyarakat dan warga.

Perwakilan Dinas PU dalam kesempatan itu menjelaskan, pihaknya tak hanya mengurusi pembangunan jalan, drainase, dan gedung pemerintah, tetapi juga menangani pengelolaan air tanah dan limbah tinja warga. Banyak warga, terutama di kawasan Nunu dan Palupi, masih menggunakan sumur dangkal.

“Air mungkin terlihat jernih, tapi bisa saja sudah tercemar bakteri,” ujarnya.

Pihak Dinas PU juga menghimbau agar penyedotan tinja dilakukan minimal dua tahun sekali. Dinas PU punya layanan 24 jam dengan biaya terjangkau, sekitar Rp60.000–Rp80.000 per kubik.

Sementara itu, perwakilan Dinas Sosial Kota Palu, Muhammad Aswar, memaparkan sejumlah program bantuan yang tengah berjalan, di antaranya Kelompok Usaha Bersama (KUBE), bantuan Pemberdayaan dan Kesetaraan Sosial (PPKS), serta bantuan modal usaha.

Namun, ia menegaskan bahwa kuota bantuan untuk tahun ini dan tahun depan sudah penuh, sehingga usulan baru kemungkinan akan terealisasi pada tahun 2027.

“Silakan tetap ajukan proposal melalui Dinas Sosial. Kami siap membantu, tetapi memang harus bersabar karena sistem bantuan sudah terintegrasi,” jelasnya.

Dalam sesi dialog, warga menyampaikan berbagai persoalan yang mereka hadapi. Seorang warga bernama Erwin mengeluhkan drainase di Jalan Danau Talaga yang tersumbat material sehingga kerap menimbulkan banjir saat hujan. Keluhan serupa datang dari warga lain yang menyoroti kerusakan drainase di Jalan Agatis.

Selain persoalan infrastruktur, warga juga menyinggung soal kesulitan modal bagi pelaku usaha kecil, yang kerap kehabisan dana untuk kebutuhan harian.

Pihak Dinas Sosial menjawab bahwa bantuan tersebut bisa diajukan melalui program PPKS atau KUBE sesuai data dan kriteria.

Muhlis Aca menegaskan, seluruh hasil reses kini diinput ke dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) untuk diteruskan ke Bappeda Kota Palu.

Dengan sistem ini, setiap usulan akan diverifikasi dan disesuaikan dengan prioritas pembangunan serta kemampuan anggaran daerah.

“Kami tetap menjaga agar kegiatan reses terus berjalan meski banyak efisiensi dari pemerintah pusat. Ini penting, karena reses adalah ruang bagi masyarakat untuk didengar,” jelasnya.

Ia juga menyinggung bahwa beberapa program seperti Padat Karya sementara dihentikan karena keterbatasan anggaran, dan akan dievaluasi kembali pada tahun 2026.

Menutup kegiatan, Muhlis Aca berterima kasih kepada seluruh pihak yang hadir dan berpartisipasi aktif menyampaikan masukan. Ia memastikan, semua aspirasi akan dicatat dan diupayakan untuk ditindaklanjuti sesuai kemampuan keuangan daerah.

“Kalau masih ada aspirasi lain, bisa ditulis di lembar yang sudah disediakan. Kami akan terus memperjuangkan yang menjadi kebutuhan warga,” ujarnya.

Muhlis menekankan bahwa kegiatan reses menjadi momen penting bagi wakil rakyat untuk mendengar langsung keluhan, masukan, dan kebutuhan masyarakat di lapangan.

“Tujuan reses ini adalah agar kita bisa saling bertukar informasi. Kalau tidak pernah bertemu, kita tidak akan tahu apa yang sebenarnya terjadi di lingkungan Bapak dan Ibu sekalian,” ujar Muhlis.

“Silakan sampaikan semua keluhan, baik soal pembangunan, sosial, maupun lainnya. Jangan ditahan-tahan,” tambahnya. RIL