INFOSULTENG.ID, Palu – Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) Anwar Hafid mengakui menerima telepon dari Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Prof. Rachmat Pambudy, untuk membahas alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) dari pertambangan.

Kepala Bappenas meminta agar Pemerintah Provinsi Sulteng dapat menyusun kajian resmi untuk mendukung pembahasan DBH tersebut di tingkat nasional.

“Alhamdulillah, saya ditelepon saat sedang talk show Berani Ngopi bersama teman-teman serikat pekerja KLS. Kepala Bappenas meminta saya membuat kajian agar bisa kita presentasikan di Jakarta sebagai dasar mengusulkan proporsi DBH yang lebih adil untuk masyarakat Sulawesi Tengah,” ungkap Anwar Hafid, Kamis, 1 Mei 2025.

Gubernur menegaskan, perjuangan mendapatkan DBH yang proporsional bukanlah hal baru. Sejak menjabat Bupati Morowali, ia sudah menyuarakan hal ini. Kini, sebagai Gubernur, Anwar ingin agar semua elemen di Sulteng bersatu memperjuangkannya.

“Kita ini penghasil devisa besar dari industri smelter nikel. Tapi DBH yang kita terima sangat tidak sebanding. Ini harus kita perjuangkan bersama, agar tidak hanya kabupaten penghasil, tapi juga provinsi bisa mendapat porsi yang adil,” tegas Gubernur Sulteng.

Anwar juga membedakan DBH dan Corporate Social Responsibility (CSR), di mana DBH langsung masuk ke kas pemerintah daerah dan dapat dipakai untuk pembangunan jangka panjang, termasuk menghadapi era pasca-tambang.

“CSR itu kewenangan perusahaan, kita tidak bisa kontrol. Tapi DBH adalah hak daerah yang bisa kita kelola,” jelas Anwar.

“Saya bersyukur, suara kita ternyata viral dan mendapat dukungan luar biasa. Grup WhatsApp di mana-mana ramai membahas dan mendukung perjuangan ini,” tambahnya.

Sebagai tindak lanjut, Pemprov Sulteng kini tengah menyusun kajian berbasis data serta program-program prioritas pembangunan yang akan dibiayai dari DBH, termasuk program unggulan “Berani Cerdas” yang memberi beasiswa kepada warga berprestasi dan kurang mampu.

“Sampai hari ini, sudah sekitar 50 ribu warga mendaftar untuk program beasiswa ini. DBH yang adil sangat penting agar program ini berkelanjutan,” ujarnya.

Anwar berharap dengan perhatian pemerintah pusat, Sulteng bisa memperoleh kekuatan fiskal yang cukup untuk mendukung program-program nasional di tingkat daerah.

“Kalau fiskal daerah kuat, program Presiden bisa berjalan maksimal, rakyat sejahtera, dan Sulawesi Tengah bisa bangkit lebih cepat,” tutup Anwar.

Sebelumnya, dalam forum RDP di Jakarta, Anwar Hafid melontarkan pernyataan keras terkait ketimpangan DBH tambang. Ia menyoroti rendahnya DBH sekitar Rp200 miliar per tahun yang diterima Sulteng meski menjadi kontributor besar dalam industri nikel nasional. Ia juga mengkritisi kebijakan tax holiday yang dinilainya menguntungkan korporasi besar namun merugikan daerah penghasil.*