Palu – Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, menegaskan pentingnya efisiensi penggunaan anggaran serta peningkatan kualitas pendidikan sebagai dua strategi utama dalam menekan angka kemiskinan di daerah.
Hal itu disampaikan Gubernur dalam Rapat Koordinasi Pemerintah Daerah yang dihadiri Wakil Gubernur dr. Reny Lamadjido, Sp.PK., M.Kes, Sekretaris Daerah Dra. Novalina, M.M, dan Kepala Perwakilan BPKP Sulteng Agus Yulianto, di Ruang Polibu, Kantor Gubernur, Rabu, 15 Oktober 2025.
Dalam arahannya, Anwar Hafid mengingatkan agar seluruh perangkat daerah memahami semangat “Sembilan Berani”, terutama dalam hal keberanian melakukan efisiensi fiskal, sehingga belanja pemerintah benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat.
“Belanja program harus murni untuk rakyat, bukan habis untuk perjalanan dinas atau kegiatan administratif. Kalau dari seratus miliar anggaran hanya tiga puluh miliar yang dirasakan masyarakat, itu artinya ada yang perlu diperbaiki,” ujar Anwar.
Gubernur menekankan bahwa efisiensi bukan berarti memangkas pelayanan, tetapi menata ulang postur fiskal agar setiap rupiah anggaran berdampak nyata. Ia juga mengingatkan agar penyusunan APBD 2026 dilakukan lebih cermat, berorientasi pada hasil, dan tidak semata-mata mengejar tingkat penyerapan anggaran.
Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Anwar menyoroti pentingnya sektor pendidikan sebagai kunci utama pengentasan kemiskinan.
Dia menyebut masih banyak lulusan SMP di Sulawesi Tengah yang belum melanjutkan ke jenjang SMA, dan meminta Dinas Pendidikan melakukan pemetaan menyeluruh untuk mengetahui penyebabnya.
“Kita harus tahu berapa anak tamat SMP yang tidak lanjut ke SMA dan apa kendalanya. Kalau karena biaya, pemerintah sudah bantu lewat BOSDA dan beasiswa. Target saya, pada 2026 rata-rata lama sekolah di Sulteng bisa naik dari sembilan tahun menjadi dua belas atau tiga belas tahun,” jelasnya.
Anwar menambahkan, peningkatan pendidikan dan kesehatan memiliki pengaruh besar terhadap penurunan kemiskinan. Daerah dengan rata-rata lama sekolah lebih tinggi, kata dia, umumnya memiliki tingkat kemiskinan yang lebih rendah.
Selain itu, Gubernur juga menyoroti lambatnya proses pembaruan data kemiskinan di aplikasi 6NG Kementerian Sosial. Ia menilai validasi data yang memakan waktu terlalu lama menyebabkan ketidaksinkronan data penerima bantuan sosial, termasuk masih tercatatnya penerima yang telah meninggal dunia.
Menurutnya, sinkronisasi data seharusnya dapat dilakukan lebih cepat. “Idealnya satu hingga dua minggu sudah bisa disesuaikan antara data pusat dan daerah. Dengan begitu, kebijakan yang diambil benar-benar berbasis data terbaru,” katanya.
Anwar juga mengusulkan agar Dinas Sosial, Bappeda, BPS, dan perwakilan Kementerian Sosial duduk bersama dalam satu forum untuk menyatukan dataset kemiskinan daerah, sehingga intervensi program pengentasan kemiskinan bisa lebih tepat sasaran.
Anwar turut menyampaikan apresiasi kepada BPKP Sulawesi Tengah atas pendampingan dan pengawasan yang terus dilakukan terhadap perencanaan serta pelaksanaan program daerah.
Ia menilai, setiap kritik dan evaluasi dari BPKP merupakan bentuk dukungan agar pemerintah daerah semakin baik.
“Kita harus bersyukur kalau ada yang menegur. Itu tanda perhatian agar kita terus memperbaiki diri. Lebih baik ditegur karena ingin maju, daripada dipuji tapi dibiarkan salah,” kata Anwar.
Menutup arahannya, Gubernur meminta Bappeda dan Dinas Pendapatan menjadwalkan pertemuan dengan para bupati dan kepala dinas terkait untuk membahas kemandirian fiskal daerah.
Rapat itu juga akan melibatkan BPS, BPKP, serta unsur Kementerian Keuangan, guna memperkuat basis pendapatan dan menyiapkan strategi pembangunan daerah yang berkelanjutan.*
