Palu — Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng), Anwar Hafid, menerima audiensi perwakilan Asosiasi Dealer Mobil se-Sulteng di ruang kerjanya, Jumat, 11 Juli 2025.
Pertemuan ini membahas keberlanjutan insentif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk pembelian kendaraan baru serta upaya mendorong masyarakat agar lebih banyak melakukan transaksi pembelian kendaraan di wilayah Sulteng.
Dalam pertemuan tersebut, perwakilan asosiasi, Padlan, menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemprov Sulteng yang sebelumnya menetapkan kebijakan insentif PKB melalui Surat Keputusan Gubernur berlaku dari 5 Januari hingga 5 Juli 2025.
Menurutnya, kebijakan tersebut memberikan dampak positif dengan menjaga keterjangkauan harga kendaraan bagi masyarakat di tengah tekanan regulasi pusat dan ketidakpastian pasar.
“Kami sangat mengapresiasi langkah Pemprov, insentif ini berhasil menahan lonjakan harga mobil, dan kami berharap dapat diperpanjang hingga akhir tahun,” ujar Padlan.
Audiensi juga menyoroti pentingnya menjaga daya saing harga kendaraan di Sulteng dibandingkan daerah lain seperti Makassar dan Balikpapan. Perbedaan tarif pajak, biaya logistik, hingga skema insentif dinilai menjadi faktor utama yang memengaruhi keputusan konsumen.
“Jika selisih harga bisa diminimalkan, masyarakat tentu akan lebih memilih membeli kendaraan di Sulteng. Ini berdampak langsung terhadap pemasukan daerah dan perputaran ekonomi lokal,” ungkap salah satu perwakilan dealer Toyota.
Menanggapi hal itu, Gubernur Anwar Hafid menyatakan komitmen pemerintah untuk memperkuat sektor otomotif sebagai bagian dari strategi peningkatan ekonomi daerah.
Dia mengungkapkan bahwa Pemprov sedang menyiapkan langkah-langkah untuk memperpanjang insentif PKB hingga Desember 2025, sekaligus memperkuat kolaborasi dengan pelaku usaha.
“Kalau harga kendaraan di sini kompetitif, masyarakat tidak akan lari ke daerah lain. Kita cari titik seimbang: pendapatan daerah tetap terjaga tanpa membebani masyarakat,” tegas Anwar.
Lebih lanjut, Gubernur juga menekankan pentingnya efisiensi distribusi kendaraan. Ia mendorong kolaborasi antara Pemprov, pelaku usaha, dan pengelola pelabuhan untuk membuka jalur pengiriman langsung dari Surabaya ke pelabuhan-pelabuhan di Sulteng guna menekan ongkos logistik.*
