Denpasar – Dalam upaya mendorong optimalisasi penerimaan dan kepatuhan nasional, PT Jasa Raharja menggelar Rapat Kerja Tim Task Force Direktorat Operasional, Kantor Cabang, dan KPJR Tingkat I di Denpasar, Bali, pada 1–2 Agustus 2025.

Agenda ini menjadi forum strategis bagi para Kepala Cabang dan Kepala KPJR dari seluruh Indonesia untuk menyusun langkah konkret menjelang Semester II 2025.

Plt. Direktur Utama Jasa Raharja, Dewi Aryani Suzana, menegaskan pentingnya transformasi peran perusahaan dari yang semula bersifat pasif menjadi lebih proaktif dalam mengelola penerimaan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) dan Iuran Wajib (IW).

“Kami bergerak dari pola pikir ‘given’ menjadi ‘actively working on’. Kami tidak hanya mengejar angka, tetapi juga fokus pada perbaikan sistem, akurasi data, dan keberlanjutan program,” ujar Dewi.

Berdasarkan evaluasi Semester I 2025, penerimaan SWDKLLJ mencapai 53,18% dari target anggaran tahunan, dengan pertumbuhan 29,51% secara tahunan (YoY).

Namun, pencapaian IW masih tertinggal di angka 46,73% dan mencatat penurunan 2,28% YoY, terutama karena menurunnya kontribusi dari Iuran Wajib Pesawat Udara (IWPU) sebesar 4,93%.

Sementara itu, tingkat kepatuhan nasional tercatat sebesar 49,69%, naik 2,28% dibanding tahun sebelumnya, tetapi belum memenuhi ekspektasi perusahaan.

Dalam rapat ini, sejumlah langkah konkret dirumuskan untuk Semester II, antara lain:

  • Penguatan koordinasi antarwilayah untuk percepatan capaian SWDKLLJ dan IW.
  • Evaluasi berkala terhadap program strategis agar lebih efektif dan tepat sasaran.
  • Pemutakhiran data melalui DASI-JR Modul IWKBU Versi 2025 guna memastikan akurasi data pengusaha dan armada.
  • Penyusunan outlook 2026 sebagai dasar penyusunan RKAP Jasa Raharja.

Dewi menambahkan, peningkatan penerimaan SWDKLLJ dan IW akan berdampak langsung pada layanan publik yang lebih baik.

“Penerimaan yang optimal memungkinkan kami memperluas jangkauan program serta meningkatkan kualitas layanan, termasuk keselamatan transportasi dan perlindungan asuransi penumpang,” jelasnya.

Rapat kerja ini sekaligus menjadi titik konsolidasi untuk menyatukan visi, memperkuat kolaborasi lintas sektor, dan memastikan seluruh wilayah turut andil dalam pencapaian target nasional di sisa tahun 2025.*