INFOSULTENG.ID, Palu – Ketua Hiswana Migas Sulawesi Tengah (Sulteng) Muhammad Abdulkadir Badjamal menyoroti ketimpangan alokasi LPG bersubsidi dan BBM jenis solar yang diterima Sulteng. Ia menegaskan, rendahnya kuota membuat banyak wilayah di Sulteng terpaksa mengandalkan pasokan dari daerah tetangga, menciptakan kondisi “rembesan” energi yang tidak sehat.

“Di Morowali, kebutuhan LPG terus meningkat karena jumlah pendatang kini jauh melebihi penduduk lokal. Tapi sampai sekarang belum ada pembaruan data yang akurat sebagai dasar penyaluran kuota. Bahkan Morowali mencatat kelebihan konsumsi lebih dari 50 persen dari jatah wilayah lain,” ungkapnya saat audiensi bersama Gubernur Sulteng, Anwar Hafid, Kamis, 17 April 2025.

Kondisi serupa terjadi di Kota Palu, yang justru mengalami penurunan kuota solar dari tahun ke tahun. Padahal, sebagai kota industri, Palu membutuhkan pasokan solar yang stabil.

Abdulkadir menduga ketatnya pengawasan BBM di beberapa wilayah, termasuk Palu, tidak lepas dari maraknya mafia solar yang menjual pasokan ke sektor industri secara ilegal.

“Kami minta dukungan Pemerintah Provinsi untuk mengajukan tambahan kuota BBM, terutama solar, sesuai realisasi kebutuhan tahun sebelumnya,” tegasnya.

Menanggapi hal tersebut, Gubernur Anwar Hafid menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Sulteng telah lebih dulu melakukan langkah strategis dengan menghadap langsung ke Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) di Jakarta.

Salah satu hasilnya, BPH Migas berkomitmen membangun Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE) di Kabupaten Poso.

“Kami sudah bergerak cepat. BPH Migas telah berjanji akan bangun SPPBE di Poso. Ini akan jadi infrastruktur penting untuk memperkuat distribusi LPG di wilayah timur Sulawesi Tengah,” kata Gubernur.

Anwar Hafid juga menekankan pentingnya kolaborasi antara Pemerintah Daerah dan Hiswana Migas dalam memperjuangkan hak-hak energi masyarakat Sulteng di tingkat pusat. Menurutnya, lobi dan advokasi dari daerah masih belum maksimal.

“Kita harus membangun komunikasi yang terbuka dan saling dukung. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, begitu pun pelaku usaha. Ini waktunya bersatu demi kebutuhan energi rakyat Sulawesi Tengah,” tegasnya.

Audiensi ini menjadi momentum penting untuk menyatukan langkah strategis antara pemerintah dan pelaku usaha energi dalam menyelesaikan persoalan kelangkaan dan ketimpangan distribusi energi di seluruh wilayah Sulteng. RIL