PALU – Pengamat politik, Darwis, yang merupakan lulusan Universitas Gadjah Mada (UGM) dan dosen Ilmu Pemerintahan di Universitas Tadulako, memberikan pandangannya mengenai kinerja Wali Kota Palu, Hadianto, serta dinamika politik jelang pemilihan wali kota berikutnya.

Pernyataan ini menanggapi adanya riset terbaru yang dirilis oleh Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang menunjukkan pasangan Hadi – Imelda unggul telak dalam hasil survei elektabilitas tersebut sekitar 69,8 persen.

Menurut Darwis, kinerja Wali Kota Hadianto terlihat nyata, terutama dalam pembenahan Kota Palu. Darwis menjelaskan bahwa pemilih di Kota Palu, yang mayoritas berasal dari kelas menengah ke atas, mampu menilai manfaat karya tersebut, yang turut berkontribusi pada peningkatan elektabilitas Hadianto.

“Beberapa pembangunan fasilitas drainase dan penataan jalan terlihat jelas. Masyarakat dapat melihat hasil karya yang bermanfaat bagi publik,” ujarnya.

Selain Hadianto, Darwis juga menyoroti Imelda, yang merupakan runner-up pada pemilihan sebelumnya. Imelda memberikan kontribusi suara yang signifikan kepada Hadianto, dan dukungan tersebut masih terawat hingga sekarang. Menurut Darwis, pasangan Hadianto dan Imelda memiliki peluang besar dalam pemilihan wali kota mendatang. Namun, Darwis mengingatkan bahwa politik selalu dinamis dan penuh dengan ketidakpastian.

“Meskipun survei menunjukkan peluang besar bagi Hadianto, kita tidak bisa memprediksi hasil akhirnya. Mantan Wali Kota Hidayat juga merupakan pesaing kuat dengan basis massa yang nyata,” tambahnya.

Dalam pandangannya, calon lain seperti Hidayat yang merupakan mantan Wali Kota Palu periode 2016 sampai 2021, belum memastikan pasangan dan masih dalam tahap bekerja.

Darwis mendorong kepada calon walikota yang akan terpilih nantinya harus memperhatikan pentingnya kebijakan berbasis riset dalam pemerintahan.

“Kebijakan yang diambil harus berdasarkan penelitian untuk memastikan efektivitasnya dan tidak membebani masyarakat,” tegas Darwis.

Ia juga mengingatkan peran DPR dalam melakukan pengawasan terhadap kebijakan eksekutif. Menurutnya, DPR harus efektif bekerja dalam mengontrol kinerja dan kebijakan walikota.

“DPR harus efektif bekerja dalam mengontrol kebijakan wali kota. Kolaborasi antara Wali Kota dan DPR sangat penting dalam menjalankan pemerintahan daerah yang sesuai dengan harapan masyarakat,” tutupnya. (FR)